Senin, 30 Mei 2011

Digelar, Pilkuwu Serentak pada 7 Desember

 

INDRAMAYU 31/5/2011 (www.humasindramayu.com) - Pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu akan dilaksanakan secara serentak di 140 desa, pada tanggal 7 Desember 2011. hal ini sesuai dengan Keputusan Bupati Indramayu Nomor 141.1/Kep.89-Otdes/2011 tentang Penetapan Hari Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kuwu Secara Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2011.

 

Seperti sebelumnya, biaya pelaksanaan pemilihan kuwu kali ini masih harus ditanggung panitia. Bahkan standar biaya dalam pelaksanaan pilkuwu tahun 2011 ini ditetapkan maksimal Rp 65 juta. Hal ini sesuai dengan Perbup Nomor 3A/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan Kuwu dan Pengangkatan Penjabat Kuwu Pasal 32 (3).

 

"Biaya pilkuwu memang belum bisa ditanggung pemerintah, apalagi pemerintah daerah. Sebab beban anggaran sangat berat kalau harus ditanggung pemkab," kata kata Asisten Pemerintahan Drs. H. Yan Mulyantoro MM.

 

Dikatakannya, pemerintah daerah untuk sementara baru sebatas memberikan subsidi bagi panitia penyelenggara pilkuwu. Adapun jumlahnya relative, disesuaikan dengan hak pilih. Subsidi ini sebagian diantaranya adalah untuk biaya pengamanan pelaksanaan pilkuwu.

 

Sebagaimana diketahui, pilkuwu merupakan ajang pesta demokrasi di tingkat desa untuk memilih pemimpin pemerintahan terendah, yaitu kuwu (kepala desa). Meskipun sama dengan pemilu lainnya, yaitu pemilihan bupati, gubernur, maupun presiden, namun untuk pemilihan kuwu justru terkesan dianaktirikan.

 

Terutama untuk masalah biaya (anggaran). Kalau pemilihan bupati, gubernur, dan presiden selama ini dibiayai pemerintah, pilkuwu justru tidak dibiayai pemerintah. Akibatnya biaya harus ditanggung bersama oleh para calon.

 

Melihat kondisi ini serta berdasarkan aspirasi masyarakat yang masuk, Sekretaris Komisi A DPRD Indramayu, Dalam SH KN, juga setuju kalau pilkuwu juga bisa dibiayai oleh pemerintah. Sayang keinginan tersebut baru sebatas keinginan, karena belum bisa diakomodir.

 

Dikatakan Dalam, selain harus dibiayai pemerintah, pelaksanaan pilkuwu hendaknya juga bisa mengadopsi pemilu bupati, gubernur, maupun presiden. Misalnya untuk tempat pemungutan suara harus dibuat TPS-TPS di sejumlah tempat. Sementara yang terjadi selama ini, tempat pemungutan suara hanya di satu tempat, yaitu di kantor desa. (oet/deni)

Minggu, 29 Mei 2011

Pemkab Harus Pertahankan Perda Mihol

 

INDRAMAYU 30/5/2011 (www.humasindramayu.com) - Sejumlah ulama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Indramayu meminta Pemerintah Kabupaten Indramayu konsisten dan mempertahankan peraturan daerah (Perda) tentang peredaran dan pelarangan minuman beralkohol (mihol) di wilayah Kabupaten Indramayu.

 

Pengasuh Ponpes Cadangpinggan, KH. Syakur Yasin MA, mengatakan, regulasi tentang pelarangan peredaran, penjualan, dan lainnya terkait mihol, sudah sesuai keinginan dan harapan masyarakat Kabupaten Indramayu. Karena itu, perda tersebut jangan dijadikan polemic.

 

Pihaknya menyatakan hal itu, karena ada sebagian kalangan mempertanyakan perda tersebut, bahkan berencana mengajukan uji materiil.

 

Menurutnya, meski tidak bernuansa Islam, perda tentang mihol sangat sesuai dengan syariat Islam, terutama untuk menghormati mayoritas penganut agama di Kabupaten Indramayu.

 

"Regulasi tentang pelarangan mihol telah sejalan dengan kehendak masyarakat Kabupaten Indramayu. Itu sudah harga mati," tegas Buya Syakur.

 

Pernyataan senada disampaikan Koordinator LSM Solid, Subiyanto. Menurutnya, perda tentang mihol di Indramayu tidak melanggar hak-hak dasar warga, ataupun ada upaya untuk memperkeruh toleransi antar agama. "Adanya perda ini justru membuat kehidupan masyarakat Kabupaten Indramayu lebih kondusif dan jauh dari kekerasan dan tawuran seperti sebelum adanya perda tersebut," kata Subiyanto.

 

Menggugat

Seperti diketahui, sejumlah pedagang melalui kuasa hukumnya, Eko Takari Kristanto SH dkk, sudah mengajukan hak uji materiil atau keberatan ke Mahkamah Agung (MA). Mereka menggugat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Perdaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu.

 

Dalam surat yang dikirimkan ke MA tersebut, para pengacara pengusaha pedagang minuman mengajukan keberatan atau permohonan dengan sejumlah alasan. Diantaranya, mereka hanya menjual minuman alcohol/ethanol rendah yaitu antara 5-10 persen, yang digolongkan minuman beralkohol golongan A. Mereka juga mengklaim tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Keppres Nomor 3 Tahun 1997. Karena, Perda Nomor 15 Tahun 2006 juga dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Keppres Nomor 3 Tahun 1997. oleh karenannya, pemohon juga menganggap Perda Nomor 15 Tahun 2006 adalah tidak sah.

 

Menanggapi hal tersebut, Bupati Indramayu melalui kuasa hukumnya, Maman Kostaman SH, Suryana SH, Kariman SH, Kamsari Sabarudin SH, dan Supendi SH, telah memberikan jawaban atas permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Perda Nomor 15 Tahun 2006 tersebut. Mereka menilai, permohonan keberatan telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil pasal 2 ayat (4).

 

"Kami berharap MA menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon. Karena, dalam peraturan ini secara jelas tertulis bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak ditetapkannya peraturan perundang-undangan," tandas Kamsari. (Abu/KC/Deni)

Jumat, 27 Mei 2011

GMNI dan FORDEM Siap Kawal Indramayu Remaja dan Dukung Yance Sebagai Calon Gubernur Jawa Barat


 

INDRAMAYU 27/5/2011 (www.humasindramayu.com) - Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) Indramayu dan Forum Demokrasi (FORDEM) siap bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mewujudkan visi Indramayu Remaja. Pernyataan itu disampaikan dua organisasi yang selama ini dianggap kritis ketika melakukan audiensi dengan Bupati Indramayu untuk membahas permasalahan yang lagi hangat di Kabupaten Indramayu terutama masalah persoalan hukum, pada Kamis (26/5) kemarin di Pendopo Indramayu.

 

Mantan Ketua GMNI Indramayu Ibnu Khaldun dan pengurus FORDEM, Beni, menyatakan kedua organisasi ini siap bahu-membahu demi terciptanya masyarakat Indramayu yang religius maju mandiri dan sejahtera (Remaja). Pembangunan yang telah dilakukan oleh bupati sebelumnya yakni DR. H. Irianto MS. Syafiuddin yang kini dilanjutkan oleh Anna Sophanah harus diberikan kesempatan untuk melanjutkan program-program yang belum selesai. Sebagai elemen mahasiswa organisasi ini siap memberikan saran kritik dan juga solusi dari beberapa kebijakan pemerintah daerah.

 

Pada kesempatan itu juga, kedua orgnisasi ini mendukung mantan Bupati Indramayu DR. H. Irianto MS. Syafiuddin untuk menjadi calon Gubernur Jawa Barat. Selain memiliki kemampuan dalam memimpin, Yance juga dinilai banyak memiliki ide dan gagasan cemerlang dalam melaksanakan pembangunan seperti yang telah dilakukan di Indramayu selama kepemimpinannya. Adanya wacana putra daerah Indramayu untuk menjadi calon gubernur Jawa Barat harus didorong oleh semua pihak termasuk GMNI dan FORDEM.

 

Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah pada kesempatan itu mengatakan, Pemkab Indramayu tidak akan mencampuri persoalan hukum yang terjadi, semuanya diserahkan kepada mekanisme penegakan hukum yang berlaku. Pemkab Indramayu telah berupaya semaksimal mungkin untuk menekan angka korupsi ditingkat birokrasi dengan melakukan sumpah dan penandatanganan pakta integritas bagi para PNS.

 

Kemudian, Pemkab Indramayu juga sudah menyiapkan bantuan beasiswa bagi siswa maupun mahasiswa yang tidak mampu. Dikatakannya, dana tersebut diantaranya berasal dari Yayasan Gempur Gakin, yang memang diperuntukan untuk membantu warga miskin. Bagi mahasiswa yang tidak mampu kami berharap tetap rajin kuliah dan jangan putus ditengah jalan. Sebab kami siap untuk membantu mereka yang memang benar-benar tidak mampu," tuturnya.

 

Sementara itu, DR. H. Irianto MS. Syafiuddin menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang diberikan mahasiswa untuk maju dalam pencalonan Gubernur Jawa Barat. Namun menurutnya, masalah pencalonan tentunya ada mekanisme dalam partai. Kendati demikian, Yance menyatakan siap apabila memang diberi amanah. (deni/humasindramayu.com)

 

 

Kamis, 26 Mei 2011

Anna Sophanah : “Desa Majasari Berhasil dalam Pembangunan”

 

SLIYEG 27/5/2011 (www.humasindramayu.com) - Desa Majasari merupakan salah satu desa yang cukup berhasil dalam pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini dapat terlihat dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB yang mencapai 100% sejak tahun 2009. Pernyataan itu disampaikan Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah ketika memberikan sambutan dalam lomba desa tingkat Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kamis (19/5) yang lalu

 

Selain itu, Desa Majasari juga masih memiliki budaya gotong royong yang masih kental di masyarakatnya. Sementara untuk bidang usaha ekonomi produktif, Desa Majasari juga merupakan sentra kerajinan dan home industry, seperti tahu, tempe, keripik pisang, telur asin, dan sebagainya, untuk memenuhi pasar-pasar di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Indramayu. "Dengan adanya perlombaan desa ini, diharapkan Desa Majasari semakin mendapat perhatian dari kita semua, sehingga pembangunan dapat lebih ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya". Kata bupati.

 

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2007, perlombaan desa bertujuan untuk menilai keberhasilan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi, partisipasi, dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan.

 

Dengan demikian, diharapkan tumbuh rangsangan dan dorongan untuk lebih memacu pembangunan serta pengembangan desa sekaligus untuk memberdayakan potensi yang dimilikinya, sehingga mempercepat kemandirian masyarakat dalam membangun daerahnya melalui suatu kompetisi yang sehat dan dinamis.

 

Selain itu, lanjut Anna, kapasitas pemerintah desa semakin kuat, sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel berdasarkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. Kondisi tersebut akan terlihat dari indikasi terwujudnya kemampuan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya secara efisien dan efektif, serta semakin berfungsinya lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

 

"Lomba desa bukanlah tujuan, tetapi hanya sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, khususnya pemerintah desa. Lomba desa ini juga merupakan gambaran hasil kerja pemerintah desa satu tahun terakhir, disamping menggambarkan kinerja kemampuan pemerintah desa dalam menggerakkan, mengerahkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimilikinya." Katanya. (deni)

 

 

Selasa, 24 Mei 2011

3 Juni Cuti Bersama

 

INDRAMAYU 25/5/2011 (www.humasindramayu.com) – Pemerintah menetapkan cuti bersama pada tanggal 3 Juni mendatang. Penetapan ini sesuai dengan keputusan bersama antara Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan juga Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

 

Menurut Kabag Humas dan Protokol Setda Indramayu Drs. Wawan keputusan bersama tiga menteri ini ditandatangani langsung oleh menag Suryadharma Ali, menakertrans Muhaemin Iskandar, dan mepan E.E. Mangindaan pada tanggal 20 Mei 2011 yang lalu.

 

SKB tiga menteri dengan nomor: 03 tahun 2011; nomor Kep.135/Men.V/2011; nomor SKB/02/M.Pan-RB/5/2011 ini merupakan perubahan kedua dari SKB sebelumnya nomor : 02 tahun 2010 ; nomor Kep.110/Men/V/2010; nomor SKB/07/M.Pan-RB/06/2010 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2011.

 

Dalam SKB tersebut, ditetapkan bahwa tanggal 3 Juni ditetapkan sebagai cuti bersama menyusul libur tanggal 2 Juni sebagai hari libur nasional dalam rangka kenaikan Yesus Kristus. Meski demikian cuti bersama ini tidak berlaku bagi lembaga-lembaga yang terkait pelayanan secara langsung dengan masyarakat.

 

Dengan adanya libur nasional dan cuti bersama ini, lanjut Wawan diharapkan para PNS dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Hal lain dengan adanya cuti bersama ini diharapkan seluruh pekerjaan bisa diselesaikan sebelum cuti bersama tiba sehingga efektivitas pekerjaan bisa dimaksimalkan. (deni/humasindramayu.com)

Senin, 09 Mei 2011

Bupati Canangkan Pembangunan Kantor Kuwu Kaplongan Lor

KARANGAMPEL 10/5/2011 (www.humasindramayu.com) – Desa Kaplongan Lor Kecamatan Karangampel akan segera memiliki balai desa yang cukup mewah. Dengan anggaran diatas satu miliar rupiah, tentunya balai desa ini diharapkan akan menjadi yang terbaik di Kabupaten Indramayu, bahkan di wilayah III Cirebon. Pencanangan pembangunan balai desa ini secara resmi dilakukan oleh Bupati Indramayu, Hj Anna Sophanah, Senin (9/5).


Ketua panitia pembangunan, H Kurtubi, didampingi Kuwu Kaplongan Lor, Tabroni mengatakan, tekad untuk membangun balai desa yang representatif ini memang sudah bulat dan harus bisa menjadi kenyataan.


"Kami optimis akan mampu mewujudkan pembangunan balai desa ini. Sebab kami punya Ketua DPRD Indramayu Bapak Rozaq yang berasal dari dapil II, kami juga punya anggota DPR RI Bapak Wahidi, dan kami juga dekat dengan Pertamina," ujar Kurtubi.

Dari mana anggaran pembangunan balai desa tersebut? Masih menurut Kurtubi, rencananya pembangunan akan dilakukan secara sharing dengan dana dari Pemkab Indramayu (30%), Pertamina (30%), dan sisanya dari swadaya masyarakat.


Sementara Bupati Indramayu, Hj Anna Sophanah, mengaku salut dengan tekad dan kegigihan Kuwu Tabroni untuk membangun balai desa yang layak. Sebab selama ini balai desa Kaplongan Lor memang sangat tidak memadai.

"Kami sangat mendukung keinginan Kuwu Kaplongan Lor untuk membangun kantor desa yang lebih baik. Mudah-mudahan ini bisa segera terwujud sehingga akan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat," ungkapnya.


Bupati Hj Anna Sophanah juga memberikan bantuan awal sebesar Rp200 juta. Ia juga berjanji untuk memberikan bantuan tambahan, apabila pembangunan sudah mencapai 80 persen.


Peresmian pembangunan balai desa Kaplongan Lor ini juga dihadiri oleh mantan bupati DR H Irianto MS Syafiuddin, Ketua DPRD Drs HA Rozaq Muslim MSi, Camat Karangampel Dedi Darpadi BA dan Sekmat Andri M Shaleh S Sos, Kapolsek Kompol Drs Rahmat Mulyadi, Danramil Kapten Inf Syamsul Hadi, Kepala UPTD Pendidikan Sarkim SAg, dan tamu undangan lainnya. (oet/deni)

 

Senin, 02 Mei 2011

Drs. H. Supendi, M.Si (Wakil Bupati)

"Saya Sering Bikin Karedok Sejak ngekost"

 

INDRAMAYU 3/5/2011 (www.humasindramayu.com) - Dari peringatan Hari Kartini yang berlangsung pada 21 April yang lalu menyisakan pertanyaan terutama dalam lomba bikin karedok yang diikuti oleh para pejabat. Pasalnya wakil bupati Indramayu Drs. H. Supendi, M.Si ditetapkan sebagai pemenang pertama. Pertanyannya adalah seberapa sedap racikan bumbu yang diolah orang nomor dua di Indramayu itu sehingga meyakinkan dewan juri sebagai pemenangya.

 

Perlombaan yang pertama di gelar di Kabupaten Indramayu langsung mendapatkan respon dari pejabat. Wakil bupati Indramayu berlomba bersama dengan ketua DPRD, Dandim 0616, Wakapolres, Sekretaris daerah, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan, dan GM RU VI Balongan.

 

Begitu lomba dimulai, dengan percaya diri wakil bupati langsung mengenakan pakaian kebesaran ala chief  dan langsung memilih bumbu untuk diracik. Dengan cekatan wabup memilih kacang, garam, air, dan pisang muda untuk di ulek menjadi suatu bumbu. Setelah meracik bumbu yang dirasa sudah cukup sedap untuk menjadi dasar dalam membuat karedok, selanjutnya wabup memilih bahan pokok untuk seperti kacang panjang, kol, serta bahan lainnya untuk dicampur dengan bumbu yang sudah dibuat sebelumnya.

 

Setelah semua bahan sudah tercampur dengan bumbu, selanjutnya wabup dengan cekatan menyajikan karedok bikinannya kedalam piring yang telah disediakan. Kemudian tidak lupa menghiasnya dengan taburan emping melinjo yang menjadi teman setia ketika menyantap emping.

 

Berkat racikannya dalam membuat karedok begitu apik dan rasanya juga seperti racikan diwarung, akhirnya oleh dewan juri wabup dinyatakan menjadi pemenang pertama dan mengalahkan pejabat lainnya. Lantas mengapa seorang wakil bupati begitu lihai dalam meracik karedok ? ternyata ketika masih sekolah dan kuliah dia sering nongkrong di warung tukang karedok untuk memperhatikan dan kemudian mencobanya. "Waktu saya ngekost masih sekolah dan kuliah, saya sering nongkrong di warung tukang karedok terus memperhatikan dan mencobanya sendiri. Ya alhamdullah sekarang bisa sendiri, ya kalau sedikit-sedikit asin wajarlah," kata Drs. H. Supendi yang di iyakan oleh istrinya Ny.Nani Supendi.(deni)

KORPRI Kembali Salurkan Dana Purna Tugas Sebesar 1,9 Miliar

 

INDRAMAYU 2/5/2011 (www.humasindramayu.com) – Dewan Pengurus (DP) KORPRI Kabupaten Indramayu pada bulan Mei ini kembali menyalurkan bantuan dana purna tugas sebesar 1, 970 miliar kepada 134 orang pensiunan yang pernah bertugas di Kabupaten Indramayu.

 

Sekretaris DP KORPRI Kabupaten Indramayu Iding Syafrudin, SE.M.Si mengungkapkan, para pensiunan yang menerima uang bantuan purna tugas ini adalah mereka yang TMT pensiun pada bulan Januari sampai dengan April 2011 sebanyak 134 orang.

 

Dari 134 orang itu, pensiun yang sesuai batas usia sebanyak 99 orang dan mendapatkan 15 juta rupiah per orang. Kemudian pensiun muda sebanyak 7 orang yang besarnya mencapai 10 juta rupiah per orang. Serta pensiun karena meninggal dunia sebanyak 28 orang juga mendapatkan sebesar 15 juta rupiah.

 

Sementara itu Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah mengatakan, pemberian bantuan dana purna tugas ini diharapkan dapat membantu para PNS yang memasuki masa pensiun. Dana yang diterima ini diharapkan bisa digunakan untuk modal usaha ketika sudah tidak berdinas lagi. Hal yang terpenting juga, bantuan dana purna tugas ini merupakan apresiasi dan penghargaan dari pemerintah daerah dan pengurus KORPRI kepada para PNS di Kabupaten Indramayu. (deni)

Pendidikan Berbasis Karakter Penting dan Mutlak

 

INDRAMAYU 2/5/2011 (www.humasindramayu.com) – Pendidikan berbasis karakter sangat penting dan mutlak diperlukan di Indonesia demi menghadapi perkembangan jaman saat ini. Hal itu disampaikan Bupati Indrmayu Hj. Anna Sophanah ketika menyampaikan amanat dalam upacara Hari Pendidikan Nasional tingkat Kabupaten Indramayu Senin (2/5) di alun-alun Indramayu.

 

Bupati mengatakan, dalam dunia pendidikan, manusia sebagai pemeran utamanya, baik sebagai subyek sekaligus obyek. Keilmuan sebagai medianya, memanusiakan manusia sebagai salah satu tujuannya, dan kemampuan untuk menjawab berbagai persoalan yang sifatnya kekinian maupun antisipasi masa depan sebagai keniscayaannya. Itulah sebabnya mengapa dunia pendidikan itu kompleks, menantang namun sangat mulia. Kompleksitas dan tantangan terus berkembang seiring dengan perjalanan zaman. Oleh karena itu, semua harus secara bersama-sama terus-menerus berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk menanganinya, demi kemuliaan diri, bangsa, negara, dan umat manusia.

 

Memahami dan menyadari tentang tantangan global dan internal yang sedang dihadapi, yang mengharuskan semua untuk lebih memperkuat jati diri, identitas, dan karakter sebagai bangsa Indonesia. Bangsa yang dikaruniai oleh tuhan yang maha kuasa potensi sumberdaya alam dan manusia yang luar biasa besarnya. Demikian juga kesempatan yang sangat terbuka untuk menjadi bangsa dan negara yang besar, maju, demokratis dan sejahtera. Oleh karena itu, dengan optimisme yang kuat, kerja keras dan cerdas, serta semangat kebersamaan, insya allah cita-cita mulia itu bisa diwujudkan.

 

"Disinilah mengapa pendidikan berbasis karakter dengan segala dimensi dan variasinya menjadi penting dan mutlak. Karakter yang ingin kita bangun bukan hanya karakter berbasis kemuliaan diri semata, akan tetapi secara bersamaan membangun karakter kemuliaan sebagai bangsa. Karakter yang ingin kita bangun bukan hanya kesantunan, tetapi secara bersamaan kita bangun karakter yang mampu menumbuhkan ke-penasaran-an intelektual sebagai modal untuk membangun kreatifitas dan daya inovasi. Yaitu karakter yang bertumpu pada kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilarnya." kata Anna Sophanah.

 

Menyikapi perkembangan aktual terhadap munculnya perilaku destruktif, anarkis, dan radikalis, lanjut bupati, pendidikan memiliki peran dan tanggung jawab yang besar. Para pemangku kepentingan pendidikan, terutama kepala sekolah, guru, pimpinan perguruan tinggi dan dosen, harus memberikan perhatian dan pendampingan lebih besar kepada peserta didik dalam membentuk dan menumbuhkan pola pikir dan perilaku yang berbasis kasih sayang, toleran terhadap realitas keanekaragaman yang dibenarkan oleh peraturan dan perundangan.

 

Pada upacara pengibaran bendera itu, nampak dihadiri oleh berbagai elemen seperti TNI, Polri, PNS, pelajar, mahasiswa, dan Pramuka. Serta dihadiri pula oleh forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Indramayu serta undangan lainnya. Kesempatan itu pula, Bupati Indramayu menyerahkan beberapa penghargaan kepada yang berprestasi diantaranya lomba pendidikan dasar (calistung) dan juga tenaga fungsional dan ketua komite sekolah berprestasi tingkat Kabupaten Indramayu tahun 2011. (deni)