PRESS REALESE 580 Honorer Terima SK CPNS

PRESS REALES

 

Selasa, 30 Maret 2010

 

580 Honorer Terima SK CPNS

 

Sebanyak 580 tenaga honorer dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Selasa (30/3) menerima SK pengangkatan untuk menjadi calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) dari Bupati Indramayu yang berlangsung di Pendopo setempat.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu H. Munjaki mengatakan, honorer yang diangkat menjadi CPNSD ini merupakan formasi tahun 2009. Mereka yang diusulkan penetapan NIP sebanyak 586 orang namun yang mendapatkan NIP dari BKN dan diserahkan sebanyak 580 orang sedangkan sisanya sebanyak 6 orang masih dalam proses di BKN.

Sementara itu Bupati Indramayu Dr. H. Irianto MS. Syafiuddin dalam sambutannya mengatakan, pada era otonomi daerah sekarang ini, sumberdaya manusia memegang peranan yang sangat penting, karena merupakan investasi masa depan bagi pemerintah daerah. Sejalan dengan hal itu, harus dipahami bahwa seleksi CPNSD bukan hanya merupakan kegiatan rutin setiap tahun bagi pemerintah daerah, tetapi harus lebih disadari sebagai proses pertama yang menentukan dalam upaya perbaikan sistem pemerintahan daerah secara keseluruhan.

Seleksi CPNSD dimaksudkan untuk memilih warga negara yang potensial yang akan duduk dalam lingkungan pemerintahan daerah, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. "Oleh karena itu, seorang calon pegawai negeri sipil harus mengetahui betul peran, tugas, serta tanggung jawabnya dalam menghadapi tantangan era otonomi daerah dan globalisasi," katanya.

Untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil, yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh pegawai negeri sipil, termasuk di dalamnya adalah CPNSD. (dens/humasindramayu)

 

 

 

                                                                  

PRESS REALESE 5 Pelajar Studi Banding ke Amerika

PRESS REALES

 

Selasa, 30 Maret 2010

 

5 Pelajar Indramayu Studi Banding ke Amerika

 

Peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Indramayu terus dilakukan, salah satunya dengan melakukan studi banding. Terkait hal itu sebanyak 5 pelajar berasal dari Kabupaten Indramayu, mengikuti program Asean Youth Leadership Program 2010 yang dilaksanakan di Amerika Serikat dan dilepas Bupati Indramayu DR. H. Irianto MS. Syafiuddin di ruang dalam pendopo Selasa (30/3).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Moch. Rachmat menjelaskan, peserta yang diberangkatkan ini merupakan hasil seleksi dari seluruh peserta yang ada di Kabupaten Indramayu. Peserta akan bergabung dengan peserta negara lain yang berasal dari Philipina dan Brunai Darusalam. Peserta berada di kota Dekalb, Illionis dan Washington pada tanggal 6-29 April mendatang.

Pelajar yang diberangkatkan yakni Galih Braga Ratna, Annisa Tri Wahyuni, A Samudra (SMAN 1 Sindang), Intan Hidayatin (SMAN 1 Krangkeng), dan Agung Sukrisno (SMKN 2 Indramayu) serta satu guru pembmbing Lucky Purnamasari. Selama di Amerika mereka akan bertemu dengan pelajar dari negara lain dan saling bertukar pengalaman. Dari Indonesia pelajar yang diberangkatkan untuk mengikuti kegiatan tersebut hanya berasal dari Indramayu dan Banjarmasin.

Bupati Indramayu DR. H. Irianto MS. Syafiuddin dalam sambutannya menjelaskan, kerjasama dengan Amerika Serikat ini sangat penting karena merupakan negara maju. Rencana kerjasama dengan negera-negara maju ini sudah digagas sejak dahulu bahkan harus diagendakan dengan negara lainnya.

Bupati menegaskan, para pelajar yang diberangkatkan ini harus bisa menangkap peluang dan kesempatan yang ada serta harus bisa menyerap dari negara maju untuk selanjutnya bisa diterapkan di Indramayu. "Kalau bisa pengiriman pelajar ini dilanjutkan dan jumlahnya diperbanyak serta menjadi agenda rutin," pinta bupati. (dens/humasindramayu)

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

PRESS REALESE Upah Buruh Migas Minimal 1,2 Juta

PRESS REALES

 

Selasa, 30 Maret 2010

 

Upah Buruh Migas Minimal 1,2 Juta

 

Polemik antara para pekerja (buruh) dengan perusahaan migas di Indramayu yang selama ini terjadi nampaknya mulai menemui titik terang. Senin (29/3) di ruang dalam Pendopo Indramayu digelar pertemuan untuk membahas masalah kenaikan upah yang selama ini dituntut oleh para buruh yang dihadiri Muspida, Pertamina, dan perwakilan buruh.

Dalam pertemuan itu Bupati Indramayu DR. H. Irianto MS. Syafiuddin beserta Muspida merespon keinginan para buruh agar Pertamina menaikan upah para pekerja (buruh) yang selama ini bekerja dengan system kontrak. Bupati menekankan kepada Pertamina agar merespon keinginan para pekerja karena mereka merupakan masyarakat Indramayu.

Para pekerja menginginkan agar upah minimal sebesar 1,5 juta dari upah sebelumnya sekitar 950 ribu, namun bupati berssama muspida mengambil jalan tengah dengan merealisasikan kenaikan upah minimal sebesar 1,2 juta terhitung 1 April mendatang."Kepada Pertamina tidak ada alasan untuk menolak kenaikan tersebut, kami dari Muspida merespon dengan baik keinginan para buruh sekarang tinggal Pertamina menjalankannya," tegas bupati.

Sebagai langkah konkret dalam upaya kenaikan upah para buruh, Bupati Indramayu dalam waktu dekat segera membuat surat kepada gubernur dan dewan pengupahan untuk mengeluarkan SK baru terkait upah para buruh itu.

Pertemuan itu dihadiri Bupati Indramayu DR. H. Irianto MS. Syafiuddin, Kapolres AKBP. Nasri Wiharto, Dandim 0616 Letkol (ARH) Hindro Martono, Kadisosnakertrans Kamud, SH. Sementara dari Pertamina dihadiri Dian Hapsari beserta staf lainnya. (dens/humasindramayu)

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESS REALESE Target PBB 2010 Capai 26 Miliar

PRESS REALES

 

Senin, 29 Maret 2010

 

Target PBB 2010 Capai 26 Miliar

 

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya yakni 64,8 % diberikan kembali kepada pemerintah kabupaten / kota. Untuk itu pencapaian realisasi PBB diupayakan semaksimal mungkin dan untuk meraih target PBB tahun 2010 sebesar Rp. 26. 182.299.000,00 maka perlu dilakukan upaya sosialisasi dan pembekalan terhadap para petugas pemungut pajak. Untuk itu Senin (29/3) di aula Wisma Haji dilakukan acara sosialisasi percepatan lunas PBB, Penyerahan SPPT dan DHKP tahun 2010.

Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Indramayu Dra. Hj. Sri Wulaningsih mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya untuk memberikan sarana pemungutan PBB pedesaan dan perkotaan serta menegaskan bahwa pemungutan PBB untuk segera dilaksanakan terhitung 1 Maret dan akan jatuh tempo pembayaran sampai dengan 17 Agustus 2010 mendatang.

Untuk tahun 2010 ini pnerimaan PBB sector pedesaan dan perkotaan Kabupaten Indramayu ditargetkan sebesar Rp. 26.182.299.000,00 target ini mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.800.217.000,00 dari tahun 2009 sebesar Rp. 23.382.082.000,00. Kenaikan target PBB ini dikarenakan adanya perubahan nilai jual objek pajak (NJOP) kemudian karena beberapa kecamatan telah dilakukan kegiatan system manajemen informasi objek pajak (SISMIOP)dan juga masyarakat telah merasakan manfaat membayar PBB.

Sementara itu Bupati Indramayu DR. H. Irianto MS. Syafiuddin dalam sambutannya mengatakan, kenaikan penerimaan PBB merupakan keharusan, karena disamping potensinya memnungkinkan juga merupakan upaya untuk menghimpun dana dalam membiayai pembangunan didaerah. Selama empat tahun berturut-turut sejak 2004-2009 Kabupaten Indramayu selalu menjadi juara I dalam realisasi penerimaan PBB tingkat Provinsi Jawa Barat hal ini menunjukan  bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar PBB semakin tinggi selain semakin profesionalnya pengelolaan PBB. (dens/humasindramayu)

 

 

 

                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESS REALESE Bupati Sampaikan LKPJ 2009

PRESS REALES

 

Senin, 29 Maret 2010

 

Bupati Sampaikan LKPJ 2009

 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat 2 bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaran pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan leporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Maka Senin (29/3) di gelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Kterangan Pertanggungjawaban Bupati Indramayu Tahun Anggaran 2009 di DPRD setempat.

Dalam nota penghantarnya bupati mengungkapkan, sebagai pedoman operasional penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum terususun dalam visi pembangunan daerah yakni visi terwujudnya masyarakat Indramayu yang religius, maju, mandiri, dan sejahtera (Indramayu Remaja) dan telah ditetapkan tujuh misi atau Sapta Karya Mulih Harja yang selanjutnya ditetapkan kebijakan, tujuan, dan sasaran yang jelas, kemudian ditindaklanjuti oleh berbagai program kegiatan pemerintahan selama kurun waktu lima tahun.

Bupati menambahkan, pada tahun anggaran 2009 setelah perubahan APBD ditetapkan Rp. 1.214.736.003.523,00 dan terealisasi sebesar 99,31 % dengan perincian sumber pendapatan berasal pendapatan asli daerah (PAD) Rp. 86.320.473.000,00 dan terealisasi sebesar 100,10 % yang terdiri dari pajak daerah Rp. 23.267.959.206,00. Retribusi daerah sebesar Rp. 9.043.679.814,00, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 4.864.423.534,00 serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 49.232.524.209,33.

Untuk dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp. 930.028.208.000,00 dan teralisasi sebesar 99,36 %. Dana perimbangan ini berasal dari bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak sebesar Rp. 171.773.547.388,00 dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp. 706.774.342.000,00 dan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp. 45.506.000.000,00.

Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah ditaergetkan sebesar Rp. 198.387.322.523,00 dan terealisasi sebesar 98,74 % yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar Rp. 62.150.719.379,00 dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp. 60.566.091.000,00 serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sebesar Rp. 73.169.963.000,00.

Sementara itu dalam anggaran 2009, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.288.198.346.569,67 dan terealisasi sebesar 92,62 % yang dikelompokan kedalam belanja tidak langsung yang dianggarkan sebesar Rp. 852.109.818.087,67 dan teralisasi sebesar 94,68 % dengan realisasi belanja meliputi belanja pegawai sebesar Rp. 639.492.490.544,00 belanja bunga sebesar Rp. 350.000.000,00 belanja subsidi sebesar Rp. 300.000.000,00 belanja hibah sebesar Rp. 47.623.635.000,00 belanja bantuan sosial sebesar Rp. 63.466.886.034,00 belanja bagi hasil kepada provinsi / kabupaten / kota dan pemerintahan desa sebesar Rp. 9.752.308.505,00 belanja bantuan keuangan kepada provinsi / kabupaten / kota dan pemerintahan desa sebesar Rp. 45.466.400.000,00 dan belanja tidak terduga sebesar Rp. 296.500.000,00.

Sedangkan untuk belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. 436.088.528.482,00 dan teralisasi sebesar 88,61 % dengan peruntukan belanja pegawai / personalia sebesar Rp. 46.504.001.725,00 belanja barang dan jasa sebesar Rp. 165.149.362.326,00 dan belanja modal sebesar Rp.174.769.060.168,00

Kemudian  berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007 dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah khususnya berkaitan dengan belanja langsung, dikelompokan berdasarkan belanja urusan wajib dan urusan pilihan. Pada tahun anggaran 2009 untuk membiayai pelaksanaan urusan wajib dianggarkan sebesar Rp. 409.818.837.482,00 dan teralisasi sebesar 88,58 %. Sementara untuk urusan pilihan dianggarkan sebesar Rp. 26.269.691.000,00 dengan realisasi sebesar 89,14 %. Dalam APBD 2009, pembiayaan daerah mengalami surplus sebesar Rp. 13.178.605.228,33. (dens/humasindramayu)

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESS REALESE Muscab PMI Indramayu Berjalan Alot

PRESS REALES

 

Sabtu, 27 Maret 2010

 

Muscab PMI Indramayu Berjalan Alot

 

Musawarah cabang (muscab) PMI Cabang Indramayu dengan agenda laporan pertanggungjawaban pengurus, penyampaian pokok-pokok kebijakan, dan pemilihan ketua baru pada Sabtu (27/3) di gedung PKPRI berjalan alot dan memanas.

Ketika penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus dan pokok-pokok kebijakan situasi masih normal. Namun dalam sesi pemilihan ketua situasi mulai memanas bahkan terancam deadlock. Pasalnya, terjadi misskomunikasi antara peserta dengan panitia. Para peserta yang berasal dari pengurus cabang, dan perwakilan dari masing-masing ranting serta relawan bersepakat secara aklamasi untuk memilih ketua PMI Cabang Indramayu yakni Drs. H. Suwito Handoyo.

Akan tetapi panitia berpegang teguh pada AD/ART organisasi dimana sesuai dengan AD/ART tahun 2004 ketua terpilih kemudian membantuk tim formatur untuk melakukan pemilihan ketua dan selanjutnya bersama dengan ketua terpilih menyusun kepengurusan berdasarkan persetujuan bupati selaku pembina PMI.

Setelah ada penjelasan dari panitia dan pengurus lainnya akhirnya para peserta dapat memahami dan kembali melakukan muscab untuk membentuk tim formatur yang berasal dari perwakilan ranting. Namun merekapun tetap mengusung satu nama untuk menjadi ketua PMI Cabang Indramayu yakni Drs. H. Suwito Handoyo. "Kami dari semua ranting tiap kecamatan dan juga perwakilan relawan secara aklamasi penuh menginginkan agar PMI di pimpin oleh pa Wito, jadi tidak ada alasan bagi tim formatur dan Pembina untuk tidak mendengarkan suara kami," kata salah seorang peserta.

Menurut salah seorang panitia dr. Wigena Prawira, tim formatur yang sudah terbentuk ini tidak akan mengkhianati suara dari para pesrta karena telah mendengarkan pilihan peserta secara aklamasi. Namun demikian, pihaknya tetap menempuh aturan dan mekanisme yang ada yakni persetujuan dari bupati selaku Pembina.

Sebelumnya, dalam muscab tersebut ketua PMI Cabang Indramayu Drs. Daddy Tarsatiady menyampaiakan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu berjalannya program kerja PMI periode 2004-2009. "Banyak program kerja yang belum terlaksana, untuk itu ketua dan pengurus selanjutnya harus bisa menjalankannya," kata Daddy. (dens/humasindramayu)

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESS REALESE Intern

PRESS REALES

 

Sabtu, 27 Maret 2010

 

Pelanggan PDAM di Klasifikasi Ulang

 

Setelah hampir dua bulan melaksanakan tugasnya, Fakultas Hukum Universitas Wiralodra (FH Unwir) akhirnya selesai melakukan kajian hukum terhadap penerapan klasifikasi pelanggan dan blok konsumsi air minum serta pendataan klasifikasi ulang (Reklasifikasi) terhadap pelanggan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Darma Ayu. Hasil kajian dan reklasifikasi FH Unwir ini diseminarkan di hadapan mahasiswa, Dewan Pengawas PDAM, Komisi C DPRD, jajaran manajemen PDAM serta tokoh masyarakat yang mewakili pelanggan, di aula FH Unwir Sabtu (27/3).

            Dekan FH Unwir, Tatang Odjo Suarja, SH MH dalam presentasinya mengatakan, upaya pengelolaan air minum sebagaimana diamanatkan PP No 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum serta Permendagri No. 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada PDAM harus didasarkan pada prinsip-prinsip keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaian air, transparansi dan akuntabilitas dan perlindungan air baku.

            "Prinsip-prinsip inilah yang terkadang menjadi dilema bagi PDAM, karena di satu sisi sebagai perusahaan harus mencari keuntungan untuk meningkatkan kontribusinya kepada PAD, pada sisi lain harus memenuhi rasa keadilan dan keterjangkauan terhadap daya beli masyarakat," jelas Tatang.

            Tatang menjelaskan, dalam melakukan kajian hukum FH Unwir menggunakan metode Yuridis Normatif Comparatif yakni mengkaji klasifikasi kelompok pelanggan dan blok konsumsi air minum pada PDAM Tirta Darma Ayu yang sekarang berlaku, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan terkait dan dibandingkan dengan klasifikasi kelompok pelanggan dan penerapan blok konsumsi air minum pada PDAM kabupaten/kota lain.

            "Adanya pengelompokan terhadap pelanggan dimaksudkan untuk keterkaitannya dengan pemberian subsidi silang atas standar kebutuhan pokok air dimasukkan dalam empat kelompok, yakni kelompok I adalah pelanggan yang layak mendapat subsidi atas penggunaan standar kebutuhan pokok air, kelompok II adalah pelanggan yang tidak mendapat subsidi dan tidak pula memberi subsidi atas penggunaan standar kebutuhan pokok air; kelompok III adalah pelanggan yang tidak mendapat subsidi tetapi memberi subsidi dengan tarif yang mengandung tingkat keuntungan dan keempat adalah kelompok khusus dengan tarif berdasarkan kesepakatan," jelas Tatang.

            Setelah dilakukan proses reklasifikasi pelanggan oleh FH Unwir maka hasilnya dari total 60.995 pelanggan, masuk kelompok IA 213 pelanggan,  IB 663 pelanggan, IC 71 orang, IIA 34 orang, IIB 57.900 orang, IIC 664 orang, IID 1.090 orang, IIIA 139 orang, IIIB 154 orang, IIIC 55 orang, IIID 6 orang, IIIE 4 orang, IVA 1 pelanggan, IVB tidak ada serta IVC sebanyak 1 pelanggan.

            Ketua Komisi C DPRD, H. Taufik Hidayat, SH mengatakan sangat mengapresiasi atas hasil kajian hukum dan reklasifikasi oleh FH Unwir ini. Taufik berharap data ini bisa dimutakhirkan dan dipampang di masing-masing cabang sehingga terbaca oleh masyarakat luas. (dens/humasindramayu)

 

 

 

                                                                  

PRESS REALESE Panwas Indramayu Sah

PRESS REALES

 

Jum'at, 26 Maret 2010

 

Panwas Indramayu Sah

Menyusul keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tertanggal 18 Maret, tentang kewenangan penjaringan dan seleksi anggota panitia pengawas (panwas) tingkat provinsi dan kabupaten di bawah Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), tak berpengaruh kepada sejumlah kabupaten kota yang telah melakukan seleksi lebih awal bagi penjaringan anggota Panwas.

Penetapan enam anggota Panwas Pemilihan Bupati (Pilbup) di Kabupaten Indramayu, oleh KPUD setempat beberapa waktu lalu, dianggap tak menyalahi aturan alias sah. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Indramayu Khotibul Umam Sag menegaskan, ketetapan anggota Panwas Pilbup Indramayu ini, setelah sebelumnya melakukan konsultasi dengan pihak KPU provinsi. "Dari konsultasi ini dapat disimpulkan bila penjaringan dan seleksi anggota Panwas Pilbup Indramayu, bisa dilaksanakan tidak mengacu pada keputusn MK karena proses telah dilakukan awal, dan penetapannya diambil sebelum munculnya keputusan MK," katanya.

Ia menambahkan, selain Kabupaten Indramayu wilayah Bandung yang juga telah melakukan penjaringan jauh hari juga tak harus melakukan perubahan penjaringan sesuai dengan UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Dijelaskan KPUD Indramayu telah menetapkan enam anggota Panwas Kabupaten Indramayu yang terdiri dari Abdul Kodar, SH, Jurani SE, Drs Sudarisman, Supandi SPdi, Sugeng SPd serta Yuyud Susilo, SE. Panwas Kecamatan (Panwascam) ditetapkan 161 anggota dar hasil seleksi yang telah dilaksanakan. (dens/humasindramayu)

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESS REALESE Arah Kiblat Indramayu Aman

PRESS REALES

 

Jum'at, 26 Maret 2010

 

Arah Kiblat di Indramayu Posisi Aman

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Indramayu terhitung Februari 2010 sudah melakukan pengukuran arah kiblat (posisi yang tepat ke arah Kabah) secara gratis terhadap 57 masjid yang diajukan masing-masing DKM-nya. Hal itu disampaikan Kasi Urusan Agama Islam (Urais) Kantor Kemenag setempat Drs H Amin Bay, MAg di kantornya.

Menurutnya, dari 57 masjid tersebut setelah dilakukan pengukuran, diketahui delapan masjid arah kiblatnya tepat atau sesuai azimuth kiblat di Kabupaten Indramayu yakni 294 derajat, selebihnya serong ke arah barat masih kurang antara lima sampai 20 derajat bahkan ada yang lebih dari 20 derajat, diantaranya 17 masjid kurang lima derajat, sembilan masjid kurang 10 derajat, lima masjid kurang 20 derajat dan sembilan lebih 20 derajat.

Berdasarkan hasil pengukuran ulang arah kiblat terhadap 57 masjid, meski sebagian besarnya kurang tepat, namun demikian karena kekurangan ukuran ketepatan arah kiblat tidak begitu signifikan, maka arah kiblat masjid dan mushalla di Kabupaten Indramayu masih dianggap dalam batas kewajaran atau masih dalam posisi aman. Pihaknya sependapat dengan keterangan yang disampaikan Ketua MUI pusat, kalau arah kiblat masjid dan mushalla di Indonesia tidak usah dirubah. Kenapa demikian, karena pada dasarnya fenomena alam yang terjadi di Indonesia tidak begitu mempengaruhi arah kiblat masjid dan mushalla yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air termasuk di Kabupaten Indramayu.

Mengutip keterangan Sekjen Kemenag RI H Bahrul Hayat, PhD, untuk mengukur arah kiblat bisa dilakukan dengan teknologi canggih seperti komputer dan satelit dan bisa juga dilakukan dengan alat yang sangat sederhana yakni navigasi matahari, patokannya karena pada tanggal 27 atau 28 Mei jam 16.18 WIB dan 15 atau 16 Juni jam 16.28 WIB posisi matahari tepat berada di atas Kabah, sehingga bayang-bayang benda di permukaan bumi pada jam tersebut mengarah ke Kabah. Dengan gambaran tersebut, pemangku DKM atau pengurus mushalla kalau akan mengukur ketepatan arah kiblat atau akan membangun masjid dan mushalla yang baru, selain menggunakan teknologi komputer dan satelit bisa juga dengan alat yang sangat sederhana yakni navigasi matahari, sarannya seraya menambahkan untuk melayani permintaan mereka pihaknya siap melayani permohonan tersebut secara gratis.

Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Indramayu Drs Junaedi menambahkan, pada dasarnya arah kiblat di Kabupaten Indramayu dari titik barat tidak mengalami pergeseran yang berarti, karena masih pada kisaran 15 derajat hingga 25 derajat. Artinya posisi arah kiblat masjid dan mushalla di Indramayu masih pada posisi aman. (dens/humasindramayu)

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

PRESS REALESE MOU Pemkab n KPU

PRESS REALES

Kamis, 25 Maret 2010

 

Anggaran Pilkada Hanya 21 Miliar

 

Anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Indramayu yang akan berlangsung 18 Agustus mendatang akhirnya dipastikan hanya 21 Miliar. Kepastian itu didapat setelah Kamis pagi (25/3) bertempat di ruang data 2 Setda Indramayu dilakukan MOU (memorandum of understanding) pemberian dana hibah anggaran pilkada dari Pemerintah Kabupaten Indramayu kepada Komisi Pemilihan Umum Indramayu. MOU dilakukan oleh Bupati Indramayu DR. H. Irianto MS. Syafiuddin dan ketua KPU Ahmad Khotibul Umam disaksikan oleh seluruh kepala OPD, dan juga anggota KPU lainnya.

Dalam MOU tersebut terungkap, Pemkab Indramayu memberikan dana hibah untuk anggaran pilkada sebesar 21.999.818.248,- dan dicairkan secara bertahap sesuai dengan tahapan pilkada yang telah ditentukan. Kemudian apabila terjadi dua putaran maka Pemkab Indramayu wajib mengaggarkan kembali segala keperluan pilkada tersebut.

Bupati Indramayu DR. H. Irianto MS. Syafiuddin mengatakan, ketersediaan anggaran biaya yang mencukupi menjadi pra syarat keberhasilan pilkada di Indramayu, hal ini telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008, serta Permendagri Nomor 57 tahun 2009 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 44 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan belanja pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Hibah dana yang diberikan ini untuk keperluan pilkada pada putara pertama, sementara apabila terjadi putaran dua maka Pemkab akan kembali memberikan dana sebesar 9.384.144.898,- sehingga jumlah dana yang dipersiapkan dalam pilkada ini mencapai 31.383.963.146,-. "Dana yang sedemikian besar ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pilkada agar berjalan lancar dan sukses tanpa ekses. Lancar dalam arti selama persiapan dan pelaksanaannya tidak menghadapi hambatan berarti, dan sukses tanpa ekses berarti pilkada menghasilkan pemimpin indramayu sesuai harapan masyarakat, serta situasi dan kondisi Kabupaten Indramayu tetap kondusif setelah pelaksanaan pilkada nanti," katanya.

Bupati menambahkan, apabila memang pilkada harus dilakukan dua putaran, diharapkan menghasilkan pemimpin yang benar-benar amanah, dapat melanjutkan berbagai keberhasilan yang telah dicapai selama ini, bahkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih baik lagi dari sekarang. "Untuk itu, saya mengajak seluruh aparatur pemerintah, masyarakat, dan semua pihak yang terlibat dalam pilkada, untuk benar-benar menjaga stabilitas dan kondisi yang kondusif ini. Saya tidak ingin momentum pilkada yang sangat penting dengan biaya yang besar ini, tidak berjalan dengan sukses atau bahkan menimbulkan kerawanan dan instabilitas di masyarakat. Mari kita laksanakan tugas, fungsi, dan peranan kita masing-masing dengan sebaik-baiknya," pinta bupati.

Sementara itu Ketua KPUD Indramayu Ahmad Khotibul Umam seusai acara mengatakan, pihaknya akan melakukan langkah efisiensi pasalnya anggaran yang direalisasikan hanya 21 Miliar dari yang diajukan sebesar 28 Miliar. Beberapa pos anggaran akan mengalami penurunan namun demikian diharapkan anggaran yang telah ditetapkan bisa dimaksimalkan penggunannya. (dens/humasindramayu)

 

 

 

                                                                

 

PRESS REALESE Intern

PRESS REALES

 

Rabu, 24 Maret 2010

 

Empat Tahun Raih Adipura, Pasukan Kuning Dipuji

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Indramayu layak mendapat pujian. Berturut-turut selama empat tahun terakhir, prestasi meraih Piala Adipura bisa dipertahankan. Penilaian tersebut disampaikan Bupati Indramayu DR H Irianto MS Syafiuddin saat bersilaturahmi dengan seluruh pegawai dinas tersebut termasuk dengan para petugas kebersihan (pasukan kuning), Selasa (23/3).

Bupati berterimakasih atas prestasi DKP dalam bidang kebersihan lingkungan. Bupati merasa bangga atas kinerja seluruh komponen DKP, khususnya para petugas kebersihan di lapangan yang tak kenal lelah. "Saya mengharapkan para petugas kebersihan tetap selalu semangat dalam menjalankan tugasnya sehari-hari agar kebersihan dan keindahan Kota Indramayu selalu terjaga. Saya optimis, di tahun 2010 ini kita akan dapat meraih Adipura Kencana," kata Bupati yang didampingi Kepala DKP Ir Heri Hilman, Sekretaris Dra Biari Rinintawati serta para kepala bidang lainnya.

Dalam kesempatan itu, Irianto juga meminta maaf atas segala kekurangan dalam memimpin rakyat Indramayu selama hampir 10 tahun ini. Bupati menyadari sebagai manusia biasa, mungkin banyak kebijakannya yang tidak berkenan di hati rakyatnya atau masih belum bisa memuaskan keinginan rakyat.

Sementara itu, Ir. Heri Hilman mengatakan, DKP mempunyai program mewujudkan Indramayu yang bersih, sehat, asri dan nyaman. Jajarannya, kata Heri Hilman, siap bekerja keras dan maksimal untuk menyongsong pencapaian Adipura Kencana. Seluruh jajaran DKP telah memancangkan tekad untuk meraih prestasi pencapaian Adipura Kencana. Selain itu, kami juga memprogramkan Indramayu terang benderang dengan mengembangkan PJU, mengolah sampah menjadi pupuk dan mewujudkan Indramayu sadar dalam bayar retribusi dan menjaga kebersihan lingkungan.

Sebelumnya, Bupati Indramayu juga melakukan kegiatan serupa di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang dihadiri oleh ratusan PNS di lembaga tersebut. Bupati Indramayu mendengarkan segala keluhan dan keinginan dari para PNS demi kemajuan Kabupaten Indramayu dimasa yang akan datang. (dens/humasindramayu)

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESS REALESE Intern

PRESS REALES

 

Rabu, 24 Maret 2010

 

Gempur Gakin Telah Salurkan Rp 1,2 M

Setiap hari, sedikitnya lima hingga 10 warga miskin (Gakin) dari berbagai wilayah memanfaatkan keberadaan Yayasan Gerakan Masyarakat Peduli Rakyat dan Keluarga Miskin (Gempurgakin) Kabupaten Indramayu untuk mengajukan berbagai permohonan bantuan.

Ketua Yayasan Gempurgakin Kabupaten Indramayu, H Moch Sofyan didampingi Solihin mengatakan, bila dibandingkan untuk keperluan pendidikan maupun perbaikan rumah ataupun lainnya, permohonan untuk keperluan biaya kesehatan masih mendominasi. "Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya telah menyalurkan sejumlah dana kepada tiga rumah sakit (RS) yang ada di Kabupaten Indamayu," katanya.

Disebutkan Sofyan, ketiga rumah sakit yang dimaksud adalah RSUD Indramayu sebesar Rp 15 juta setiap bulann, RS Bhayangkara Losarang Rp 10 juta per bulann dan RS Sentot Patrol sebesar Rp 8 juta setiap bulan.
Menurutnya, selama tahun 2009, dana yang telah digulirkan untuk membantu berbagai kebutuhan para gakin sekitar Rp 1,2 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membantu di bidang kesehatan sebanyak 536 gakin, 200 KK perbaikan rumah, 2.000 paket sembako untuk panti asuhan serta realisasi hasil momen rakyat ketemu bupati (RKB) dan rakyat ketemu camat (RKC) yang diselenggarakan setiap Jumat. Semua dana penyaluran itu, bersumber dari dana abadi yang tersedia sebesar Rp 12 miliar.

Sofyan menambahkan, sepanjang permohonan tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, maka proses pengajuannya akan berjalan cepat dan mudah. Sofyan juga berharap dukungan dari para donatur terus bertambah, sehingga fungsi Yayasan Gempur Gakin benar-benar mampu membantu berbagai permasalahan sosial yang dihadapi gakin di Indramayu. (dens/humasindramayu)

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESS REALESE Intern

PRESS REALES

 

KPU Siap Gelar Pilkada

Komisi Pemilihan Umum  Daerah (KPUD) Kabupaten Indramayu dinilai telah siap melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada), jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jabar yang sama akan menggelar Pilkada. Kesiapan KPU tersebut meliputi kesiapan anggaran dana mencapai Rp 31 miliar, jika dilakukan dua kali putaran,   pembukaan calon anggota Panwaslu Kabupaten dan Kecamatan, serta persiapan perangkat pedukung lainnya benar-benar sudah disiapkan dari mulai sekarang. Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja anggota Komisi A DPRD Provinsi Jabar, Senin (22/3)  di Kantor KPU  Indramayu.

Kunjungan kerja anggota Komisi A DPRD Jabar diketuai Drs Ricky Kurniawan didampingi Wakil Ketua H Sugianto SH dan anggota Irwan K Koesdarajat, Rina Junedi, Hj Dewi Syarifah.  Mereka ingin melihat sejauh mana persiapan Pilkada Kabupaten Indramayu yang akan dihelat pada tanggal 18 Agustus 2010 mendatang.  Dalam kesempatan  itu, Ketua KPU Indramayu, A Khotibul Umam SAg menyampaikan rasa keprihatinnya atas munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 tahun 2009 tentang penghapusan honorium ketua dan anggota KPU dalam pelaksanaan Pilkada. Keputusan tersebut akan menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan Pilkada di setiap daerah, karena peraturan itu sangat tidak manusiawi dan harus segera ditinjau ulang oleh pemerintah. Sebab, menurut Umam,  keputusan Permendagri  itu benar-benar keputusan sepihak, serta tak melibat dampak di lapangan akan seperti apa. "Keputusan Pemendagri akan membuat malas anggota KPU, sehingga bisa mengakibatkan pelaksanaan Pilkada kurang maksimal,"tegas Umam dihadapan rombongan anggota Komisi A DPRD Jabar.

Umam menegaskan, selagi keputusan Permendagri itu tidak segera dicabut, dirinya tak menjamin pelaksanaan Pilkada bisa berjalan sesuai dengan keinginan semua pihak."Oleh karan itu ia meminta kepada anggota dewan yang terhormat, agar segera mengusulkan kepada pemerintah untuk segera mencabut Permendagri yang merupakan keputusan yang tak manusiawi. Pihaknya bersama anggota KPU tak akan menjamin Pilkada bisa berjalan secara maksimal, sementara hak-hak mereka harus dicabut,"ujarnya seraya menambahkan pihaknya juga bingung dengan peraturan lelang limbah Pileg yang sekarang masih menumpuk digudang.

Sementara itu, Ketua Komisi A Ricky Kurniawan didampingi Wakil Ketua H Sugianto SH menuturkan,  dari kabupaten dan kota di Jabar yang akan menggelar Pilkada, KPU Indramayu yang dinilai sudah siap melaksanakan Pilkada. Dijelaskannya, pihaknya juga akan menampung aspirasi dari ketua dan anggota KPU Indramayu yang meminta agar Permendagri tentang penghapusan honorium ketua dan anggota KPU segera dicabut,"jelasnya. (dens/humasindramayu)

 

 

                                                                

PRESS REALESE Intern

PRESS REALES

 

 

BAZ dan PKK Bangun Delapan Rumah Jompo

Badan Amil Zakat (BAZ) dan TP PKK Kabupaten Indramayu terus mengupayakan pembangunan rumah jompo di Indramayu. Ketua Tim Penggerak  PKK, Hj Anna Sophana didampingi Ketua BAZ, Drs H Sadeli memberikan bantuan dana pembangunan rumah jompo kepada delapan orang khusus keluarga miskin (gakin) di sejumlah desa di Kecamatan Juntinyuat, di Balai Desa Juntikebon beberapa waktu lalu. Ikut hadir Asda II Drs Ari Nurzaman, Camat Juntinyuat, Drs Sutrisno beserta muspika setempat, serta seluruh kuwu,  RT dan RW se wilayah kecamatan setempat. Dalam kesempatan itu, calon bupati Hj Anna Sophana jug  memberikan bantuan ratusan paket sembako.

"Bantuan pembangunan rumah jompo kali ini tidak berupa uang, namun bantuan tersebut dalam bentuk material melalui  pihak ketiga atau kalangan swasta. Pasalnya, bantuan berupa uang itu kebanyakan tidak direalisasikan dalam bentuk pembangunan fisik.  Hal itu yang membuat BAZ dan TP PKK memilih pihak ketiga untuk membangun rumah jompo di sejumlah desa di Kabupaten Indramayu,"ujar Ketua BAZ Indramayu, Drs H Sadeli, usai melakukan penandatanganan nota kesapahaman dengan pihak ketiga.

Sadeli menjelaskan, pihaknya sengaja menggandeng pihak ketiga dalam pembangunan rumah jompo, karena kebanyakan dari mereka setelah menerima bantuan berupa uang itu tidak segera direalisasikan untuk pembangunan fisik. Akan tetapi, menurut Sadeli, digunakan untuk kebutuhan lainnya sehingga pembangunan rumah tidak dibangun, uang bantuan pun habis."Kami berharap dengan menggandeng pihak ketiga, bantuan pembangunan rumah jompo bisa terealisasi. Kami menginginkan mereka yang sekarang belum memiliki tempat tinggal, bisa memiliki tempat tinggal."pintanya.

Sementara itu TP PKK Hj Anna Sophana menuturkan, bantuan pembangunan untuk rumah jompo sudah menjadi agenda TP PKK Indramayu, sehingga ke depan tidak ada lagi masyarakat  yang tidak memiliki tempat tinggal. Pihaknya sepakat dengan BAZ, untuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat  tidak berupa uang, tetapi berbentuk material yang disiapkan oleh pihak ketiga. Bantuan dalam bentuk uang, lanjut cabup dari Partai Golkar,  sebagian besar tidak direalisasikan dalam bentuk bangunan fisik, melainkan untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya."Oleh karenanya saya berharap dengan melibatkan pihak ketiga, sehingga pembangunan rumah jompo bisa terealisasi dengan baik,"terangnya. (dens/humasindramayu)

 

                                                                 

 

 

 

 

 

BERITA PMI

PRESS REALES   Senin, 22 Maret 2010   PMI Segera Gelar Muscab   Palang Merah Indonesia Cabang Indramayu segera melakukan musyawarah cabang (muscab) untuk mencari pemimpin baru. Selain mencari ketua baru, muscab juga nantinya akan dijadikan sebagai ajang mempertanggungjawabkan kinerja kepengurusan sebelumnya. Rencana muscab itu terungkap dalam rapat persiapan yang digelar oleh jajaran panita pada Senin (22/3) di markas PMI Cabang Indramayu. Menurut salah seorang pengurus Dr. Wigena Prawira mengungkapkan, muscab akan digelar pada Sabtu 27 Maret mendatang dan bertempat di aula PKPRI Indramayu. Sebagai peserta yang berhak memiliki suara dalam muscab yakni ranting, pengurus, dan relawan. Wigena menambahkan, muscab ini rencananya akan dibuka secara langsung oleh Bupati Indramayu DR. H. Irianto MS. Syafiuddin dan dihadiri oleh pengurus daerah dan pengurus pusat. "Kita kini tengah mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan muscab mendatang, ini sangat penting karena untuk menentukan ketua yang akan duduk sebagai ketua PMI mendatang," katanya.   Suwito Handoyo Kandidat Kuat             Sementara itu rencana siapa yang akan menggantikan posisi ketua PMI Cabang Indramayu Drs. H. Daddy Tarsatiady periode mendatang nampaknya mulai terkuak. Berdasarkan keterangan dari beberapa ranting PMI dan pengurus serta beberapa anggota KSR nampaknya Drs. H. Suwito Handoyo akan menjadi calon terkuat untuk menggantikan Daddy Tarsatiady.             Mantan Kepala Kantor Penerangan dan pernah menjadi beberapa camat ini sangat pas untuk menjadi ketua PMI, pasalnya sudah memahami betul kondisi masyarakat Indramayu selain itu juga sangat dikenal ditengah masyarakat bawah dan memiliki semangat kerja serta mempunyai visi jauh kedepan untuk memajukan PMI.             Menurut salah seorang pengurus dan anggota KSR yang namanya enggan disebutkan mengatakan, PMI harus memiliki pemimpin seperti Suwito Handoyo selain dikenal di kalangan birokrat, ia juga memiliki koneksi dengan pihak swasta sehingga sangat mungkin PMI bisa dibesarkan dan dimajukan. "Dalam memimpin pa Wito juga berani melakukan perubahan dan trobosan, ini semata-mata demi kemajuan organisasi yang dipimpinnya," katanya. (dens/humasindramayu)

---

Yahoo! Mail Kini Lebih Cepat dan Lebih Bersih. Rasakan bedanya sekarang!

PRESS REALESE UN

PRESS REALES

 

Senin, 22 Maret 2010

 

12.809 Siswa Ikuti UN

 

Pelasksanaan Ujian Nasional (UN) di Kabupaten Indramayu untuk hari pertama telah dilaksanakan secara serempak pada hari Senin (22/3) ini. Sebanyak 12.809 siswa SMA / SMK / dan MA menentukan nasibnya apakah selama belajar tiga tahun bisa lulus atau sebaliknya.

Menurut Kabid Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Drs. H. Odang Kusmayadi, MM mengatakan, pelaksanaan UN serentak dimulai pada pukul 08.00 Wib. Untuk hari pertama ini, bagi program IPA mata pelajaran yang diujikan adalah Biologi, sedangkan program IPS yang diujikan adalah ekonomi, dan program bahasa yang diujikan adalah Bahasa Indonesia.

Odang menambahkan, untuk tingkat SMA siswa yang mengikuti UN sebanyak 5.353 siswa SMK sebanyak 5.671 dan MA sebanyak 1.785 siswa. "Sampai siang ini UN masih berjalan lancer dan tidak ada masalah yang berarti, begitupun dengan peserta masuk kita belum dapat laporan secara resmi," katanya.

Pelaksanaan UN tahun ini juga diawasi secara ketat oleh tim pengawas independen dari perguruan tinggi. Sementara dalam pendistribusian soal juga dijaga ketat petugas kepolisian, untuk menghindari kemungkinan terjadinya kebocoran soal.

               Peserta ujian nasional dinyatakan lulus, tambah Odang, jika memiliki nilai rata-rata minimal 5,5 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya. Khusus untuk sekolah menengah kejuruan, nilai mata pelajaran praktik kejuruan minimal 7 dan digunakan untuk menghitung rata-rata UN. 

               Sementara itu ujian ulangan atau susulan akan diberikan kepada pelajar yang tidak lulus saat ujian utama. Ujian utama dilaksanakan Senin (22/3) ini hingga Jumat (26/3). Sedangkan ujian ulangan atau susulan akan dilaksanakan pada 10 hingga 14 Mei 2010 mendatang. (dens/humasindramayu)

 

 

 

 

 

 

                                                                  Kepala Bagian Humas dan Protokol

                                   Setda Indramayu

 

 

             

 

                                ADE SUHAYATI, SH. M.Si

                                  Penata Tingkat I

                               NIP. 196908291995032003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESS REALESE Intern

PRESS REALES

 

Sabtu, 20 Maret 2010

 

 13.367 Siswa Ikuti Ujian Nasional

 

               Ujian nasional (UN) mulai hari Senin (22/3) mendatang digelar serentak di seluruh Indonesia, untuk pelajar tingkat SMA, SMK dan Madrasah Aliyah (MA). Di kabupaten Indramayu, tercatat sebanyak 13.367 peserta UN tahun ini, terdiri dari 5.911 siswa SMA, 5.671 siswa SMK dan 1.785 siswa MA.

               Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Indramayu, Drs H Odang Kusmayadi MM menjelaskan, jadwal ujian untuk tahun ini memang lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya yang biasanya digelar pada April. Hal ini karena jadwal ujian tahun ini dibagi dua tahap, yakni ujian utama dan ujian ulangan atau susulan. Ujian ulangan atau susulan akan diberikan kepada pelajar yang tidak lulus saat ujian utama. Ujian utama dilaksanakan Senin (22/3) hingga Jumat (26/3). Sedangkan ujian ulangan atau susulan akan dilaksanakan pada 10 hingga 14 Mei 2010.

               Dalam UN kali ini ada enam mata pelajaran yang akan diujikan. Mata pelajaran yang diujikan pada hari pertama hingga hari ketiga, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Setelah itu, mata pelajaran yang diujikan disesuaikan dengan jurusan atau jenis sekolah.

               Peserta ujian nasional akan dinyatakan lulus jika memiliki nilai rata-rata minimal 5,5 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya. Khusus untuk sekolah menengah kejuruan, nilai mata pelajaran praktik kejuruan minimal 7 dan digunakan untuk menghitung rata-rata UN.

               Odang menambahkan, pelaksanaan UN tahun ini juga diawasi secara ketat oleh tim pengawas independen dari perguruan tinggi. Sementara dalam pendistribusian soal juga dijaga ketat petugas kepolisian, untuk menghindari kemungkinan terjadinya kebocoran soal.(dens/humasindramayu)

 

                                                

                                                                  Kepala Bagian Humas dan Protokol

                                   Setda Indramayu

 

 

             

 

                                ADE SUHAYATI, SH. M.Si

                                  Penata Tingkat I

                               NIP. 196908291995032003