Bupati Sampaikan LKPJ 2011

INDRAMAYU 30/3/2012 (www.humasindramayu.com) – Bupati Indramayu Hj Anna Sophanah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu Tahun Anggaran 2011, dihadapan Rapat Paripurna DPRD Indramayu, Kamis (29/3).

 

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Indramayu, Drs H Abdul Rozaq Muslim MSi, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Drs H Supendi MSi, Kapolres AKBP G Pangarso Raharjo W, Dandim 0616 Letkol Arh Hari Arif Wibowo beserta unsur Muspida lainnya, seluruh anggota DPRD serta para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Indramayu dan tamu undangan lainnya.

 

Sebelum menyampaikan materi utama tentang LKPJ, Bupati terlebih dahulu mengungkapkan kondisi Indramayu secara umum. Dikatakannya, jumlah penduduk Kabupaten Indramayu pada akhir tahun 2011 tercatat 1.675.790 jiwa, atau mengalami kenaikan 12.053 jiwa dari tahun 2010 sebanyak 1.663.737 jiwa. Dengan kepadatan penduduk 821 jiwa/km2. Dengan demikian laju pertumbuhan penduduk juga mengalami kenaikan dari 0,46% menjadi 0,72%.

 

Sementara jumlah pengangguran terbuka mengalami penurunan penurunan sebesar 1,18%, dari 11,29% pada tahun 2010 menjadi 10,11% pada tahun 2011. Bupati juga melaporkan indeks pembangunan manusia (IPM) yang mengalami kenaikan, dari 67,39 poin menjadi 67,75 poin.  

 

Dalam laporannya Bupati mengungkapkan, untuk anggaran pendapatan daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2011 (setelah perubahan) ditetapkan sebesar Rp1,748 triliun dan realisasinya sebesar Rp1,672 triliun atau 95,7%. Adapun sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

 

Untuk pendapatan asli daerah , dari target Rp126,508 miliar realisasinya mencapai Rp144,553 miliar atau 114,26%. Sementara dana perimbangan, dari target Rp1,104 triliun berhasil direalisasikan sebesar Rp1,112 triliun atau 100,68%. Kemudian untuk lain-lain pendapatan daerah yangs sah, dari target Rp420,522 miliar realisasinya Rp 415,605 miliar atau 98,83%.(deni/www.humasindramayu.com)

 

DPRD Minahasa Sulawesi Selatan Pelajari RTRW Indramayu

INDRAMAYU 29/3/2012 (www.humasindramayu.com) -  Lagi.... Kabupaten Indramayu menjadi rujukan bagi daerah lain. Kali ini DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara berkunjung ke Indramayu untuk mempelajari regulasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Kunjungan tersebut diterima Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Ahmad Bahtiar, SH diruang Ki Tinggil Setda Indramayu, Rabu (28/3) kemarin.

 

Pada kesempatan itu pimpinan rombongan DPRD Kabupaten Minahasa Drs. Robby Sangkoy, M.Pd mengatakan, wilayah Kabupaten Indramayu secara geografis hampir sama dengan wilayahnya. Potensi yang dimiliki juga ada kemiripan, namun hal ini berbeda jauh bila dibandingkan antara Kabupaten Indramayu dengan Minahasa Selatan, pasalnya kabupaten ini baru berdiri 9 tahun yang lalu.

 

Dalam perjalannya, Kabupaten Minahasa Selatan sedang giat-giatnya membangun sehingga perlu belajar dari Kabupaten Indramayu yang telah lama berdiri. Meskipun Indramayu sebagai daerah pertanian, namun saat ini tengah menuju era industrialisasi.

 

Sementara itu Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Ahmad Bahtiar, SH mengungkapkan, Rencana Tata Ruang dan Wilayah di Kabupaten Indramayu diberlakukan sistem zona. Dimana terdapat zona industri, pertanian, dan lainnya.

 

Ahmad Bahtiar menambahkan, meskipun Indramayu saat ini tengah menuju era industrialisasi namun tidak akan melupakan pertanian karena merupakan produk unggulan. Ketika akan mendirikan suatu lahan industri maka harus dilihat dulu apakah lahan tersebut merupakan lahan produksi ataukah tidak. Apabila terpaksa menggunakan lahan produksi maka harus dilakukan penggantian terhadap lahan yang digunakan itu.

 

Meskipun demikian, pihaknya mengakui bahwa saat ini jumlah pesawahan tengah mengalami penurunan dan terjadi alih fungsi lahan di tengah-tengah masyarakat. Alih fungsi lahan tersebut diupayakan tidak menganggu ekosistem yang ada sehingga tetap seimbang.

 

Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan yang berkunjung ke Indramayu yakni Yantje B Aseng SE, Noldy Mawey, Johny Lamia, Valentino H Tuela SH, Jan Jopy Mongkaren, Helen Lembong SE, Kartini Simbar, Rita NB Kawung S.Pd, dan Djondry DJ Pongoh. (deni/www.humasindramayu.com)

 

 

Target PBB Capai 21,7 Miliar

INDRAMAYU 28/3/2012 (www.humasindramayu.com) – Pemerintah Kabupaten Indramayu pada tahun 2012 ini menargetkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor pedesaan dan perkotaan sebesar Rp. 21.795.074.957,00. Meskipun pajak merupakan urusan pemerintah pusat, namun dalam pengelolaannya akan dialihkan sepenuhnya ke kabupaten/kota.

 

Menurut Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) Kabupaten Indramayu Drs. Rinto Waluyo, M.Pd mengatakan, penerimaan dari PBB pedesaan dan perkotaan ini selanjutnya akan diserahkan kembali ke desa/kelurahan dalam bentuk bantuan keuangan. Untuk itu sebagai pihak yang berkepentingan dengan suksesnya penerimaan PBB ini maka desa/kelurahan harus diberikan pembekalan agar dalam penerimaannya bisa sesuai dengan target yang ingin dicapai.

 

Untuk mendukung hal itu, Rabu (28/3) pagi, DPPKAD Kabupaten Indramayu menggelar sosialisasi percepatan lunas PBB, penyerahan SPPT, DHKP, dan TTS tahun 2012 yang bertempat di Wisma Hají Indramayu. Kegiatan tersebut dihadiri oleh camat, kuwu/lurah, petugas pemungut, petugas pajak, petugas perbankan, serta undangan lanilla.

 

Sementara itu Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah dalam amanatnya mengatakan, penerimaan dari PBB sektor pedesaan dan perkotaan ini harus dimaksimalkan karena merupakan upaya untuk membiayai pembangunan di wilayah perkotaan dan pedesaan, hal ini dikarenakan pemerintah mengalami keterbatasan terutama dari dana non pajak.

 

"Saya juga berencana mengeluarkan kebijakan melalui peraturan Bupati Indramayu yang mengatur pengembalian dana bagi hasil PBB dalam bentuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan kelurahan yang diambil dari hasil penerimaan dana bagi hasil PBB sektor pedesaan dan perkotaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu. Peraturan ini sendiri masih berada pada tahap pengkajian hukum dan rencananya akan direalisasikan pada tahun 2013 mendatang." Tegas bupati.

 

Rencana ini diharapkan dapat semakin mendorong seluruh masyarakat Indramayu untuk taat membayar pajak karena meskipun selama ini telah diterapkan sistem jemput bola dalam penarikannya, namun kesadaran masyarakat atas pembayaran PBB harus terus ditingkatkan agar suatu saat  nanti sistem jemput bola ini dapat dihapuskan.

 

"Saya menghimbau kepada seluruh aparat agar menjadi contoh sebagai wajib pajak yang baik, dapat mengajak dan menggugah kesadaran masyarakat di sekitarnya untuk membayar pajak, serta mampu memberikan penjelasan yang tepat mengenai kenaikan  pokok ketetapan PBB akibat adanya peningkatan nilai jual objek pajak (NJOP) sehingga ketetapan tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Saya juga berharap agar masyarakat dapat memaklumi dengan adanya kenaikan tersebut." Katanya. (deni/www.humasindramayu.com)

 

 

 

 

Bupati Indramayu Kukuhkan Pengurus DPD FOKORGAKI

INDRAMAYU 27/3/2012 (www.humasindramayu.com) – Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah mengukuhkan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi RT/RW Kabupaten Indramayu (DPD FOKORGAKI) Periode 2011 – 2016 yang berlangsung di Pendopo Raden Bagus Aria Wiralodra, Selasa (27/3).

 

Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah dalam sambutannya mengatakan, ketua RT/RW merupakan mitra sekaligus perpanjangan tangan pemerintah di masyarakat. Peran ketua RT/RW sangatlah penting dan tidak dapat diremehkan, karena tugas dan fungsinya terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, terutama yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan.

 

Bupati mengingatkan ada pun tugas dan fungsi ketua RT/RW yaitu : pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya, pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga, pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat, serta menjadi motor penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya. Hubungan kerja ketua RT/RW dengan pemerintah tidak dapat dipisahkan karena bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.

 

"Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh ketua RT/RW, lurah, kuwu, dan lembaga terkait lainnya, agar terus berkoordinasi dan menjalin hubungan yang baik demi menyukseskan seluruh program maupun kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu." Harap bupati.

 

Kepengurusan DPD FOKORGAKI ini mewakili 7835 RT/RW yang ada di Kabupaten Indramayu. Sedangkan susunan pengurus yang dikukuhkan tersebut terdiri dari ketua Drs Agus Suprapto, Ason Wasihasono (Wakil Ketua I), Ekky Patria (Wakil Ketua II), Drs. H. Khoridi Sujai, M.Ag (Sekretaris), Raswin SE (Wakil Sekretaris I), Boma (Wakil Sekretaris II), Cito (Bendahara), Drs. Khaerudin (Wakil Bendahara I), dan Sudarto (Wakil Bendahara II).

 

Sementara untuk seksi humas dan umum ditempati oleh Udin Sutardi, Warcita, Sukim, dan Maman Imam Suhadi. Seksi litbang dan keanggotaan ditempati oleh Moh Sefyan, Akhmadi, dan Agus Mulyani. Seksi pendidikan dan SDM ditempati oleh Tati Rahmawati, Maulana, dan Wari. Dan seksi koperasi dan wirausaha yakni Yatman, Supardi, dan Jaedi.

 

Sedangkan pada seksi pengabdian masyarakat ditempati oleh Hamido Amin, Suparto, dan Kusnayanto. Seksi Hukum dan keamanan lingkungan diisi oleh Drs Riyanto, Setra, dan Suparno. Dan seksi pemberdayaan perempuan ditempati oleh Laely Siswati, Riayah, dan Nurkasih.

 

Pada kesempatan itu Bupati Indramayu memberikan penghargaan kepada RT/RW teladan tingkat Kabupaten Indramayu tahun 2011 yakni juara 1 diraih Sunanta, S.Pd (Ketua RT 15 Desa Sukaurip Kec. Balongan), juara 2 Walim Suprianto (Ketua RT 11 Kelurahan Lemah Mekar Kec. Indramayu), juara 3 Karmadi (Ketua RT 11 Desa Arahan Kidul Kec. Arahan). Harapan I Darta (Ketua RT 04 Desa Sumuradem Kec. Sukra), harapan II Rahmuni (Ketua RT 06 Desa Panyingkiran Kidul Kec. Cantigi), dan harapan III di raih Tamino (Ketua RT 11 Desa Temiyangsari Kec. Kroya). (deni/www.humasindramayu.com)

119 Guru Bersiap dirotasi

INDRAMAYU 26/3/2012 (www.humasindramayu.com) – Adanya peraturan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama  tentang penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil, membuat 119 guru bersiap untuk dirotasi ke sekolah yang lain. Hal ini mengingat adanya ketimpangan dimana satu sekolah banyak terdapat guru sementara sekolah yang lain justru kekurangan guru.

 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu DR. H. Suhaeli, M.SI mengungkapkan, data keadaan guru PNS untuk jenjang SMP Negeri di Kabupaten Indramayu tahun pelajaran 2011/2012 berdasarkan kebutuhan mencapai 2287 orang dan yang ada saat ini mencapai 1403 orang, sementara kondisi saat ini total sekolah yang mengalami kelebihan guru sebanyak 141 orang dan disisi lain terdapat sekolah yang mengalami kekurangan mencapai 904 orang.

 

Sementara untuk keadaan guru PNS jenjang SMA Negeri pada tahun pelajaran 2011/2012 berdasarkan kebutuhan mencapai 787 orang dan yang ada saat ini mencapai 631 orang, sementara kondisi saat ini sekolah yang mengalami kelebihan guru mencapai 84 orang dan yang mengalami kekurangan sebanyak 234 orang.

 

Pada jenjang SMK Negeri, berdasarkan kebutuhan mencapai 707 orang sementara yang ada saat ini mencapai 279 orang, sehingga terdapat kelebihan guru sebanyak 11 orang dan yang mengalami kekurangan mencapai 439 orang.

 

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Pendidikan bersama dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Indramayu melakukan pembinaan pegawai dan sosialisasi terhadap peraturan bersama lima menteri tersebut bagi 119 guru yang berencana di rotasi pada Senin (26/3) di Ruang Ki Sidum Setda Indramayu.

 

"Saat ini kami baru panggil 119 guru yang berencana akan dirotasi ke berbagai sekolah demi pemerataan, namun kami masih lakukan pemanatauan terhadap kondisi yang ada. Hal ini kemungkinan masih bisa bertambah mengingat masih banyak sekolah yang mengalami kekurangan guru sementara ada sekolah lain yang justru mengalami kelebihan guru. Namun demikian dalam penempatannya kami tetap memperhatikan tempat tinggal dan lokasi sekolah tersebut." Jelas Kuryati Kasie Tenaga Setrategis pada Dinas Pendidikan.

 

Sementara itu Wakil Bupati Indramayu Drs. H. Supendi, M.Si yang ikut hadir pada kegiatan tersebut mengatakan, redistribusi guru-guru ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Indramayu. Meskipun mungkin secara pribadi ada yang merasa keberatan dengan kebijakan ini, namun hal ini harus dilakukan demi peningkatan kualitas pendidikan yang lebih baik. (deni/www.humasindramayu.com)

 

 

 

3 Sekolah Menuju Adiwiyata

INDRAMAYU 26/3/2012 (www.humasindramayu.com) – Tiga sekolah di Kabupaten Indramayu diusulkan untuk mengikuti penilaian Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2012. Ketiga sekolah tersebut yakni SMPN Unggulan Sindang, SMAN 1 Krangkeng dan SMKN 1 Indramayu.

 

Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu Zakaria Joko Hartawan mengungkapkan, program Adiwiyata merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun oleh Kementrian Negara Lingkungan Hidup RI dan BPLHD Propinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Penilaian sekolah Adiwiyata tingkat Nasional ini akan berjalan pada Bulan Maret – April mendatang.

 

Selain mengusulkan sekolah untuk program Adiwiyata, Pemkab Indramayu juga mengusulkan dua sekolah untuk program sekolah berbudaya lingkungan (SBL) tingkat Propinsi Jawa Barat 2012 yakni SMPN 1 Losarang dan SMAN 1 Losarang.

 

Untuk mewujudkan prestasi itu, setiap OPD diberikan tanggung jawab untuk memberikan dukungan dan pembinaan kepada sekolah-sekolah tersebut. Bahkan dukungan bukan hanya datang dari OPD, tapi juga dari sejumlah BUMN dan swasta.

 

Guna memantapkan rencana tersebut, Senin (26/3) dilakukan Rapat Persiapan yang berlangsung di Ruang Ki Tinggil Setda Indramayu yang diikuti oleh OPD terkait, camat, dan unsur BUMN dan pelaku swasta lainnya. (deni/www.humasindramayu.com)

 

 

 

 

Laju Pertumbuhan Penduduk Tidak Seimbang

INDRAMAYU 21/3/2012 (www.humasindramayu.com) – Laju Pertumbuhan Penduduk tidak seimbang akan menyulitkan pemerintah dalam melakukan pembangunan apalagi jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini disampaikan Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah ketika membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Indramayu, Rabu (21/3) di Aula Wisma Haji.

 

Menurutnya, laju pertumbuhan penduduk adalah salah satu masalah yang sulit untuk dikendalikan. Meskipun program keluarga berencana telah digulirkan dan disosialisasikan, namun hingga saat ini jumlah anak yang dilahirkan tiap harinya terus bertambah. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kepercayaan masyarakat bahwa banyak anak berarti banyak rezeki. Padahal kenyataannya justru sebaliknya, banyak anak berarti banyak pengeluaran yang juga berarti membutuhkan perencanaan yang lebih matang. 

 

"Pertumbuhan penduduk sendiri sesungguhnya bukanlah sebuah masalah apabila diimbangi dengan pertumbuhan di sektor-sektor lainnya, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sektor terkait lainnya. Namun sayangnya, keterbatasan yang kita dan       alam miliki, menyebabkan laju pertumbuhan penduduk yang pesat dengan pembangunan dan perkembangan di sektor lainnya tersebut menjadi tidak seimbang." Kata bupati.

 

Ketidakseimbangan ini pada akhirnya menimbulkan ketimpangan dan masalah baru yang tidak hanya berdampak buruk bagi masyarakat, tapi juga bagi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Dampak ketidakseimbangan ini salah satunya dapat dilihat melalui indeks pembangunan manusia yang nilainya di bawah rata-rata atau sulit untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

 

Anna Sophanah menegaskan, program KB tidak hanya penting untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, tapi juga berguna untuk menciptakan keluarga bahagia dan sejahtera, sejalan dengan program Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) yang lebih memperhatikan kualitas dibandingkan kuantitas. Keluarga bahagia sejahtera ini sangat penting untuk diciptakan, karena melalui keluarga bahagia sejahtera akan dilahirkan calon-calon pemimpin bangsa yang tidak hanya cerdas semata, melainkan juga berbudi pekerti luhur serta memiliki mental rohani yang sehat.

 

Dihadapan ratusan peserta rakerda Bupati Indramayu meyakinkan, bahwa menyukseskan program KB tentunya tidak mudah dan dalam perjalanannya telah mengalami banyak sekali kendala. Namun, pihaknya percaya bahwa semua dapat mengatasi kendala-kendala tersebut, karena seluruh petugas lapangan KB, tenaga penggerak desa, para kader pos KB desa, forum pos KB, forum PIK remaja, dan seluruh pengelola program KB di setiap tingkatan, akan memberikan seluruh dukungan dan kinerja yang terbaik untuk mengatasi kendala yang ada.

 

"Menyukseskan program KB sesungguhnya tidak perlu dimulai dari sesuatu yang besar. Kita dapat menyebarkannya melalui pendekatan orang per orang yang awalnya dapat dimulai dari diri kita sendiri. Setelah melakukan program KB, kemudian kita dapat mengajak keluarga, saudara, teman, atau tetangga sekitar kita untuk ikut serta, dan selanjutnya meminta mereka untuk menyebarkannya kembali. Oleh karena itu, kita sendiri harus dapat dijadikan contoh sebagai keluarga berencana karena masyarakat tentunya tidak akan percaya bahwa program KB bermanfaat apabila kita sendiri para aparat yang bertugas mensosialisasikan atau mengajak masyarakat ternyata tidak melakukan KB." Tegasnya.

 

Rakerda BPPKB merupakan ajang untuk melakukan evaluasi terhadap hasil capaian kinerja pada tahun 2011 kemarin, dan menetapkan program kerja pada tahun 2012 ini. Rakerda dihadiri oleh para kepala OPD, camat, pengurus TP PKK, PIK KRR, serta lembaga terkait lainnya. (deni/www.humasindramayu.com)

 

 

Pamong Desa Ikuti Bimtek Adminstrasi

PATROL 20/3/2012 (www.humasindramayu.com) - Sebanyak 80 aparatur desa mulai dari juru tulis, tua desa, kliwon, lebe, lurah, bekel dan para kepala urusan (kaur) mengikuti bimbingan teknis (bimtek) adminstrasi yang diadakan Pemerintah Kecamatan Patrol. Bimtek yang berlangsung selama dua hari bertempat di aula kantor kecamatan tersebut, dibuka Camat Patrol H Wasga Ciptowibowo SH MSi, Selasa (20/3).

Selama kegiatan, peserta akan dibekali sejumlah materi berupa teori sekaligus praktek tentang pengelolaan adminstrasi desa sesuai dengan Perda nomor 8 tahun 2011 tentang Pemerintahan Desa.

Nara sumbernya adalah para kasi baik yanmas, kesos, trantib, PMD, sekretariat kecamatan dan camat. Disamping itu, mereka juga mendapat pembekalan tentang bela negara serta lainnya dari Koramil Anjatan dan Polsektif Patrol.

Camat Patrol H Wasga Ciptowibowo kepada menjelaskan, bimtek administrasi untuk aparat desa ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan para perangkat desa dalam melaksanakan tugas kesehariannya. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan seluruh desa akan di upgrade mindsetnya supaya persoalan yang timbul dapat dimenej dengan baik.

"Pesertanya adalah para pamong yang baru maupun yang lama. Kita berusaha supaya mereka dapat memahami tupoksi masing-masing dan bisa mengelompokkan tiap persoalan. Sehingga nantinya diharapkan mereka sebagai aparatur pemerintah dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat," terangnya.

Dijelaskan, dalam pengelolaan pemerintahan desa diperlukan sumber daya aparatur yang handal dan professional untuk mewujudkan pelayanan publik secara maksimal. Lebih-lebih, paska pemilihan kuwu yang lalu, hampir semua Pemdes yang memiliki pemimpin baru, juga mengganti kabinetnya dengan yang baru. Sehingga, pihaknya merasa perlu untuk mengadakan sebuah kegiatan pelatihan secara masal agar mereka menguasai tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik. (deni/www.humasindramayu.com)

Camat Kandanghaur Pimpin Semprot Wereng

KANDANGHAUR 20/3/2012 (www.humasindramayu.com)  – Ratusan hektare sawah milik petani di Desa Karanganyar, Kecamatan Kandanghaur diserang hama wereng. Mencegah penyebaran hama meluas, puluhan petani setempat melakukan penyemprotan secara masal, Selasa (20/3). Aksi ini dipimpin langsung Camat Kandanghaur Mismaka MSi beserta kepala UPTD Pertanian dan Peternakan Ir Suharjoni.

Disamping semprot masal juga dilakukan penyuluhan teknis pengendalian hama serta penggunaan insktisida oleh petugas OPT Joardi kepada para petani dari sejumlah kelompok tani (koptan) se-Kecamatan Kandanghaur.

Kepala UPTD Pertanian dan Peternakan Ir Suharjoni menjelaskan, penyemprotan sengaja dilakukan dengan cara serentak dengan tujuan agar tidak ada padi yang digunakan sebagai tempat persembunyian wereng.

Sebab, selama ini mayoritas petani hanya melakukan penyemprotan di lahan sawahnya sendiri saja. Alhasil wereng bisa bertahan hidup karena berpindah ke sawah yang tidak disemprot.

"Penyemprotan masal akan dilakukan secara rutin hingga wereng benar-benar habis. Obat-obatan sebagian merupakan bantuan dari pemerintah dan ada juga dari swadaya petani," katanya.

Sejauh ini sebut Suharjoni, wilayah endemis yang terserang hama wereng akibat terjadinya perubahan cuaca ekstrim mencapai 300 hektare dan tersebar di 13 desa. Umur padi yang terserang antara 60 sampai 80 hari setelah tanaman (HST).

Sementara itu Camat Mismaka MSi menyatakan, semprot masal merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan produksi pertanian khususnya beras. Disamping itu, pihaknya juga melakukan pemberdayaan kepada para petani melalui penyuluhan yang dilaksanakan secara intensif.

"Terutama dalam merubah pola tradisional yang selama ini dianut oleh petani. Kita tanamkan sedikit-sedikit bagaimana pola pertanian modern melalui teori dan praktek langsung dilapangan. Alhamdulillah, kesadaran dan pengetahuan petani semakin meningkat," terangnya. (deni/www.humasindramayu.com)

PKL Indramayu Siap Wujudkan Adipura

INDRAMAYU 20/3/2012 (www.humasindramayu.com) – Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di wilayah kota Indramayu bertekad untuk kembali mendatangkan Piala Adipura ke Kabupaten Indramayu. Hal ini disampaikan Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima Sport Centre Yayat Hidayat dihadapan Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah, Senin (19/3) kemarin.

 

Menurut Hidayat, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk merebut kembali Piala Adipura disambut positif oleh para pedagang. Para PKL yang tersebar dibeberapa titik di kota Indramayu seperti di Sport Centre, Pasar Mambo, Bantaran Cimanuk siap mendukung dan melakukan langkah konkret demi kota yang bersih.

 

Ia menambahkan, selama ini para PKL diberlakukan sangat manusiawi oleh pemerintah dalam hal ini Satpol PP. Ketika melakukan penertiban, Satpol PP memberikan pengarahan dari hati, sehingga jarang sekali terjadi gesekan dengan para pedagang. "Masing-masing pihak mengerti akan tugasnya, Satpol PP bertugas menertibkan sedangkan kami para pedagang harus menghidupi keluarga dengan cara berdagang di tempat keramaian." Kata Hidayat.

 

Pedagang wedang Susu Bandrek SBY ini menegaskan, bukti dari pemerintah daerah sangat memperhatikan pedagang adalah ketika para pedagang yang selama ini berjualan di Alun-alun Indramayu hendak dipindahkan, namun pemerintah daerah telah menyiapkan lahannya terlebih dahulu, sehingga ketika pedagang pindah mereka telah mendapatkan tempat yang baru telah tersedia.

 

Sementara itu Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah mengatakan, dukungan dari para pedagang ini merupakan spirit bagi pemerintah daerah untuk bisa kembali mendatangkan Piala Adipura ke Indramayu. Dirinya pun kembali menegaskan, bahwa pemerintah tidak akan mengusir para pedagang, namun akan ditertibkan dan dilata agar tidak kumuh dan supaya enak di pandang.

 

"Pedagang PKL merupakan usaha mandiri dan sangat bermanfaat bagi keluarga dan juga pembeli, sehingga terjadi usaha yang saling menguntungkan. Kami tetap akan memperlakukan pedagang PKL dengan humanis, sehingga tidak terjadi gesekan seperti yang terjadi di daerah-daerah lain." Tegas Anna. (deni/www.humasindramayu.com)

5.042 Tenaga Honorer Mempertanyakan Nasibnya

INDRAMAYU 19/3/2012 (www.humasindramayu.com) – Ribuan tenaga honorer di Kabupaten Indramayu mempertanyakan nasibnya. Hal ini terungkap ketika ketua Forum Solidaritar Honorer Indramayu (FOSHDI) melakukan audensi dengan Bupati Indramayu di ruang Nyi Endang Dharma Pendopo Indramayu, beberapa hari yang lalu.

 

Ketua FOSHDI Agung Suprayogi mengatakan, sampai saat ini jumlah tenaga honorer di Kabupaten Indramayu yang masih tercatat dan masih menunggu perbaikan nasibnya sebanyak 5.042 orang. Jumlah tersebut terdiri dari kategori 1 sebanyak 57 orang, kategori 2 sebanyak 1.300 orang sementara sisanya masih menggantung.

 

Agung menambahkan, honorer yang masuk kategori 1 adalah honorer yang surat tugasnya (SK) ditandatangani oleh Bupati Indramayu serta mendapatkan honor berasal dari APBD/APBN. Sedangkan yang masuk kategori 2 adalah honorer yang SK nya ditandatangani oleh kepala OPD sebagai atasan langsungnya dan honornya dibayarkan melalui kebijakan kepala OPD tersebut.

 

Menanggapi kedatangan perwakilan tenaga honorer ini, Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah menyikapinya secara serius. Bukti keseriusan bupati ini, pihaknya segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu untuk melanjutkan kepada Badan Kepegawaian Nasional tentang rencana pengangkatan pegawai negeri sipil dari honorer.

 

Sementara itu Kepala BKD Kabupaten Indramayu Drs.H. Eddy Mulyadi S, MM mengatakan, sampai saat ini pihaknya terus melakukan upaya negosiasi dengan BKN agar kuota pengangkatan CPNS dari honorer di Kabupaten Indramayu bisa diperbanyak. Selain itu pihaknya juga masih menantikan petunjuk atau aturan yang baru tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. (deni/www.humasindramayu.com)

 

 

 

Disdukcapil Terima 3.100 Lembar e-KTP

INDRAMAYU 19/3/2012 (www.humasindramayu.com) – Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang sudah lama dinantikan akhirnya jadi. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu (Disdukcapil) telah menerima 3.100 lembar e-KTP dari Kementrian Dalam Negeri untuk 31 kecamatan.

 

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kebupaten Indramayu Drs. Nuradi, M.Si mengatakan, berdasarkan hasil perolehan enrollment (istilah pengambilan data diri dan fisik) e-KTP sampai dengan 13 Maret 2012 sebanyak 843.036 ribu penduduk Indramayu telah selesai melakukan enrollment atau 65,19 persen dari jumlah wajib KTP sebanyak 1.293.157 orang.

 

Sejak bulan Oktober 2011, semua kecamatan telah melakukan enrollment untuk e-KTP dengan jumlah alat yang bervariasi setiap kecamatannya. Namun ada kecamatan yang telah dengan cepat melakukan enrollment berdasarkan jumlah per alat per hari yakni rangking pertama Kecamatan Sliyeg dengan wajib KTP 43.778 orang dan yang telah selesai di enrollment sebanyak 35.084 orang. Berikutnya Kecamatan Indramayu dengan wajib KTP sebanyak 72.150 orang dan yang telah di enrollment sebanyak 43.631 orang, dan peringat ketiga Kecamatan Kandanghaur dengan wajib KTP 65.171 orang dan yang berhasil di enrollment sebanyak 42.067 orang.

 

"Saat ini kami baru tarima e-KTP sebanyak 100 lembar per kecamatan untuk 31 kecamatan, sisanya akan dikirimkan secara bertahap pada bulan April mendatang. Memang sampai saat ini masih ada kecamatan yang masih melakukan enrollment, namun kami yakin sampai akhir April ini bisa dimaksimalkan." Tegas Nuradi.

 

Penyerahan secara simbolis e-KTP tersebut diberikan secara langsung oleh Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah kepada Camat Sliyeg, Indramayu, dan Kandanghaur pada apel pagi yang berlangsung di Alun-alun Indramayu, Senin (19/3). (deni/www.humasindramayu.com)

 

 

 

 

Satpol PP Indramayu Lebih Humanis

INDRAMAYU 19/3/2012 (www.humasindramayu.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indramayu dalam menjalankan tugasnya lebih humanis. Hal ini dikarenakan dalam menegakan aturan Satpol PP lebih mengedepankan pendekatan persuasive kepada masyarakat. Hal ini ditegaskan Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah ketika memberikan sambutan pada apel pagi dalam rangka HUT Sat Pol PP ke-62 di Alun-alun Indramayu, Senin pagi (19/3).

 

Komitmen Satpol PP ini sebagai upaya dari Pemkab Indramayu untuk terus menempatkan masyarakat merupakan mitra dari pemerintah daerah. Pasalnya persoalan ketentraman dan ketertiban umum merupakan tanggung jawab semua pihak bukan hanya milik Satpol PP.

 

Selain itu bupati menambahkan, dalam rangka penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, pada tahun 2012 ini Kementerian Dalam Negeri telah mengalokasikan anggaran yang diperuntukan bagi 33 provinsi, melalui dana dekonsentrasi yang dibagi menjadi beberapa bidang untuk pemerintahan umum, meliputi bidang  wilayah perbatasan, bidang penanggulangan bencana, bidang kawasan dan pertanahan, bidang pelayanan publik, dan bidang kerjasama daerah, dimana pengelolaan dan pelaksanaan sepenuhnya diserahkan kepada gubernur di masing-masing provinsi.

 

Khusus untuk bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, diharapkan agar kegiatan tersebut dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan citra dan kewibawaan Satpol PP di mata masyarakat, sehingga dapat dijadikan acuan untuk pembinaan teknis operasional anggota Satpol pp, meliputi pembinaan etika profesi serta pengembangan pengetahuan dan pengalaman di bidang pamong praja.

 

Melalui peningkatan kapasitas SDM Satpol PP yang ditunjang oleh kelembagaan yang kuat, anggaran, serta sarana dan prasarana yang memadai, maka profesionalisme, kompetensi, dan integritas anggota Satpol PP pun dapat ditingkatkan dan lebih optimal, sehingga pada gilirannya dapat membantu kepala daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

 

"Saya mengajak seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Indramayu untuk ikut mendukung program penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah, khususnya di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Saya juga berharap hal ini dapat dijadikan motivasi bagi seluruh anggota Satpol PP, khususnya di Kabupaten Indramayu untuk bekerja lebih baik lagi." Tegasnya.

 

Pada apel pagi tersebut juga diserahkan SK Pensiun bagi 37 PNS yang telah memasuki usia PNS dan juga diserahkan secara simbolis kepada kecamatan yang telah memenuhi enrollment / pemotretan untuk e-KTP terbanyak per tanggal 13 Maret 2012 yakni Kecamatan Sliyeg, Indramayu, dan Kandanghaur. Seusai apel pagi, dilanjutkan dengan acara resepsi yang berlangsung di halaman belakang Pendopo Indramayu. (deni/www.humasindramayu.com)

 

Bupati : “ Kami Paham Keinginan Masyarakat Banyak Yang Belum Terpenuhi”

INDRAMAYU 15/3/2012 (www.humasindramayu.com) – Aspirasi dan keinginan masyarakat Indramayu selama ini banyak yang belum terpenuhi. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Indramayu mengedepankan sekala perioritas dan paling penting dalam menyusun rencana pembangunan. Hal ini disampaikan Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah ketika membuka kegiatan Muyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2012 yang berlangsung di Aula Nyi Endang Dharma Universitas Wiralodra, Rabu (14/3) kemarin.

 

Meskipun banyak keinginan masyarakat yang belum terpenuhi, namun Pemerintah Kabupaten Indramayu telah banyak mendengar berbagai aspirasi dan keinginan dalam pembangunan yang dikehendaki oleh masyarakat. Pembangunan yang bersifat umum dan masal dan berdampak pada masyarakat secara umum yang kini terus menjadi perioritas utama dari Pemkab Indramayu.

 

"Kami paham banyak keinginan masyarakat Indramayu yang belum terpenuhi, tapi kami tahu yang menjadi perioritas kami dalam rencana pembangunan. mengingat keterbatasan anggaran yang kita miliki dan kompleksnya permasalahan yang kita hadapi, maka perlu ditetapkan skala prioritas masalah berdasarkan urgensi, kompleksitas terhadap lingkungan dan indikator lainnya yang dapat dimusyawarahkan bersama." Kata bupati.

 

Anna Sophanah menambahkan, sejumlah permasalahan internal dan eksternal pemerintah, sepertu kualitas aparatur, keterbatasan anggaran, aspek tata ruang, insfrastruktur, perumahan dan pemukiman, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran, dan bahkan moralitas, hingga saat ini masih menjadi masalah. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan, namun permasalahan yang cukup kompleks tersebut tetap sulit untuk diselesaikan secara menyeluruh. Untuk itu, diperlukan perencanaan yang tepat sasaran, efektif, dan efesien.

 

Selain itu, lanjut Anna, program kegiatan penyelesaian masalahpun perlu dilaksanakan secara bertahap dan sistematis sehingga permasalahan dapat diselesaikan satu per satu dan tidak tumpang tindih. Musrenbang yang digelar diharapkan diharapkan dapat menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2013 yang lebih matang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

 

"Dengan RKPD yang lebih matang, saya berharap penyusunan APBD Kabupaten Indramayu tahun 2013 pun dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga keterbatasan anggaran tidak lagi menjadi alasan dalam penyelesaian setiap permasalahan yang ada di Kabupaten Indramayu, karena sebagian besar dana yang ada disalurkan ke pos-pos yang benar-benar membutuhkannya atau yang menjadi prioritas." Tegasnya.

 

Pada Musrenbang tersebut, turut hadir Kabid Pembangunan Daerah pada Bakorpembang Wilayah III Jawa Barat Mursid, S.Sos, perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Barat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah / Muspida Kabupaten Indramayu, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa, tim penggerak PKK, serta steakholder lainnya. (deni/www.humasindramayu.com)

 

SMKN Losarang Menuju Citra Pelayanan Prima

INDRAMAYU 13/3/2012 (www.humasindramayu.com) – Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Losarang dijagokan untuk menuju Citra Pelayanan Prima mewakili Pemerintah Kabupaten Indramayu sebagai lembaga dengan pelayanan prima. Hal ini ditegaskan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Indramayu Dra. Masayu Nurhayati Rony, Selasa (13/3) di ruang kerjanya.

 

"Kami tengah mengajukan bahwa yang mewakili Kabupaten Indramayu pada Citra Pelayanan Prima ádalah SMKN Losarang. Instansi ini setidaknya telah memberikan pelayanan prima dengan memenuhi kriteria yang tepat, cepat, murah, aman, berkeadilan, dan akuntabel." Kata Masayu.

 

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik, maka lembaga/instansi yang akan dinilai menuju Citra Pelayanan Prima harus mencakup komponen dan beberapa indikator yaitu visi dan misi serta moto pelayanan berbobot 10 persen, sistem dan prosedur 35 persen, sumber daya manusia pelayanan  35 persen, serta sarana dan prasarana 10 persen.

 

Masayu menjelaskan, untuk komponen visi dan misi yang menjadi indikator penilaiannya yaitu apakah terdapat visi misi dan moto di lembaga tersebut yang mampu memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik, dan moto lembaga yang diumumkan secara luas kepada pengguna layanan, dan apakah di lembaga tersebut juga terdapat maklumat pelayanan atau janji pelayanan / dokumen sejenis yang berisi pernyataan kesanggupan untuk memenuhi estándar pelayanan.

 

Kemudian untuk komponen sistem dan prosedur yang menjadi indikatornya adalah apakah terdapat sistem dan prosedur baku yang dibentuk baik secara internal untuk mendukung pengelolaan yang efektif dan efisien maupun secara eksternal untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan. Pada sistem dan prosedur baku internal meliputi Standard operating procedure (SOP), pengelolaan berkas/dokumen, pengelolaan pegawai, pengelolaan pengaduan / keluhan, dan pengelolaan mutu pelayanan. Sedangkan eksternal meliputi standar pelayanan yang meliputi unsur-unsur prosedur pelayanan, persyaratan, biaya/tarif, waktu pelayanan, mutu pelayanan dan mekanisme pengaduan/keluhan.

 

Ditambahkan Masayu, untuk komponen sumber daya manusia komponen ini berkaitan dengan profesionalisme pegawai yang meliputi sikap dan perilaku, ketrampilan, kepekaan, dan kedisiplinan. Sedangkan untuk komponen sarana dan pra sarana komponen ini berkaitan dengan daya guna sarana dan prasarana yang dimiliki.

 

Munculnya SMKN Losarang untuk maju ke penilaian Citra Pelayanan Prima ini diharapkan bisa mengharumkan nama Kabupaten Indramayu dalam kualitas pelayanan publik. Proses penilaian akan dilakukan pada bulan April – Mei mendatang. (deni/www.humasindramayu.com)

 

Wabup Buka LPI

INDRAMAYU 12/3/2012 (www.humasindramayu.com) – Liga Pendidikan Indonesia (LPI) untuk pelajar SMP/MTS, SMA/SMK/MA tingkat Kabupaten Indramayu tahun 2012 kembali digelar. Wakil Bupati Indramayu Drs. H. Supendi, M.Si membuka secara resmi kegiatan yang diikuti oleh 59 tim tersebut, yang berlangsung di Stadion Tridaya, Senin (12/3).

 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu selaku ketua penyelenggara DR. H. Suhaeli, M.Si mengatakan, LPI ini berlangsung dari tanggal 12 Maret sampai dengan 12 April 2012. Kegiatan ini diikuti oleh 59 tim yang terdiri dari peserta SMP/MTS sebanyak 29 tim dan SMA/SMK/MA sebanyak 30 tim, sementara official sebanyak 295 orang dan panitia 35 orang serta pemandu bakat sebanyak 3 orang.

 

Sementara itu Wakil Bupati Indramayu Drs. H. Supendi, M.Si dalam sambutan pembukaannya mengungkapkan, LPI untuk jangka panjang bisa menghasilkan atlit sepak bola dari Indramayu yang bisa berprestasi di tingkat nasional. Selain itu juga, LPI merupakan pencarian bibit atlit sepak bola dari jalur pelajar dan ajang bagi lembaga pendidikan untuk unjuk prestasi semaksimal mungkin dalam cabang sepak bola.

 

Seusai pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pertandingan pertama antara juara bertahan LPI 2011 tingkat SMP yakni SMPN Unggulan Sindang melawan SMPN 2 Sindang. (deni/www.humasindramayu.com)

Bupati Indramayu Sidak Ujian Sekolah

SINDANG 12/3/2012 (www.humasindramayu.com) – Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah melakukan sidak ke berbagai sekolah dalam pelaksanaan ujian sekolah bagi siswa SLTA yang berlangsung pada hari Senin pagi (12/3) ini. Sidak bupati ini, kontan membuat kaget para kepala sekolah dan petugas lainnya.

 

Sidak diawali dari SMAN 1 Sindang, kedatangan bupati yang tanpa diketahui oleh pihak sekolah ini tentu saja membuat bingung pihak sekolah. Apalagi bupati langsung masuk ke ruangan panitia ujian dan langsung memeriksa ruangan kelas untuk melihat secara langsung dari luar pelaksanaan ujian tersebut. Kepala Sekolah SMAN 1 Sindang Kasno Hadikusumo mengatakan, di sekolahnya terdapat 278 siswa yang mengikuti ujian ini. Kedatangan Bupati Indramayu ke sekolahnya untuk melihat langsung pelaksanaan ujian sekolah ini merupakan hal luar biasa, karena mengecek secara langsung.

 

Setelah dari SMAN 1 Sindang, sidak Bupati Indramayu yang tanpa pengawalan ini dilanjutkan ke SMAN PGRI 2 Sindang. Di sekolah ini Bupati Indramayu sangat terkejut, pasalnya ketika jam ujian sudah mulai masih terdapat puluhan siswa yang berada di luar kelas karena tertahan ujiannya karena tidak memiliki kartu. Melihat kondisi itu, Anna Sophanah melakukan dialog dengan pihak sekolah yang pada akhirnya puluhan pelajar tersebut bisa mendapatkan kartu dan bisa mengikuti ujian.

 

Pada kesempatan itu Kepala Sekolah SMAN PGRI 2 Sindang Drs. Kuswaya menjelaskan, seluruh siswa yang mengikuti ujian di sekolahnya mencapai 179 orang. Pihaknya tidak akan mempersulit siswa karena masalah keuangan. "Komitmen kami untuk memajukan dunia pendidikan sangat tinggi, bagaimanapun siswa kami harus mengikuti ujian. Untuk siswa yang mengalami masalah keuangan, kami lakukan dialog dengan orang tuanya untuk dicarikan solusinya, yang terpenting siswa itu dapat mengikuti ujian." tutur Kuswaya.

 

Seusai melakukan sidak di wilayah kota, Bupati Indramayu melanjutkannya di SMAN Juntinyuat. Lagi-lagi kedatangan orang nomor satu di Indramayu membuat kaget pihak sekolah dan lainnya. Secara umum pelaksanaan ujian sekolah di Kabupaten Indramayu berjalan lancar, hal ini tidak terlepas dari persiapan pihak sekolah dan lembaga terkait lainnya.

 

Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah mengatakan,  sidak ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi riil di lapangan dalam pelaksanaan ujian sekolah. Setelah dilakukan sidak memang secara umum berjalan lancar, meskipun masih ada kekurangan dan kelemahan. Namun apabila dibicarakan dan diupayakan penyelesaiannya, maka masalah itu bisa diatasi.

 

Pelaksanaan Ujian Sekolah bagi pelajar SMA di Kabupaten Indramayu secara serentak dimulai hari ini Senin (12/3) hingga Sabtu (17/3) mendatang. (deni/www.humasindramayu.com)

Bupati Indramayu Kunjungi Mantan TKW Lumpuh

KARANGAMPEL 8/3/2012 (www.humasindramayu.com) – Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah memberikan bantuan kepada Rokiah (38) warga Desa Mundu Blok Buyut Cere RT 11/06 Kecamatan Karangampel yang merupakan mantan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang kini menderita lumpuh.

 

Keprihatinan Bupati Indramayu ini ditunjukan dengan mengunjugi secara langsung kediaman Rokiah. Kedatangan orang nomor satu di Indramayu ini disambut oleh antusias warga setempat karena merasa bangga dengan kehadiran bupati yang sangat peduli dengan nasib rakyatnya ini.

 

Begitu memasuki rumah Rokiah, Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah langsung menunjukan rasa keprihatinannya dengan melihat situasi dan suasana rumah tersebut. Ia kemudian bergegas menghampiri Rokiah yang hanya bisa menjalani kehidupannya saat ini hanya dengan telungkup di atas tempat tidur. Begitupun ketika bupati menghampirinya, ia tidak beranjak dari tempat tidur. Dirinya hanya bisa menatap orang-orang yang berada disekitarnya.

 

Melihat kondisi seperti itu, Anna Sophanah sangat terenyuh bahkan air matanya berlinang seolah ikut merasakan apa yang kini tengah dirasakan Rokiah, yakni melawan rasa sakitnya. Begitu mendalamnya rasa prihatin yang disampaikan oleh Bupati Indramayu sehingga ketika ia akan pulang dan meninggalkan Rokiah, ia bergegas kembali masuk kedalam rumah dan memegang erat tangan Rokiah serta memberikan motivasi dan semangat untuk kehidupan Rokiah.

 

Pada kesempatan itu, Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah memberikan bantuan sebesar 2,5 juta rupiah dan langsung memerintahkan Kepala Bagian Agama dan Kesra untuk segera membawa Rokiah ke RS Bhayangkara Losarang untuk dilakukan pengobatan dan operasi.

 

Seperti di ketahui, Rokiah mengalami kecelakaan kerja ketika tengah membersihkan kaca dan terjatuh dari lantai dua suatu gedung di Yordania. Rokiah berangkat pada tahun 2009 dan dipulangkan akibat sakit pada bulan Oktober 2011 yang lalu. Kejadian yang melanda Rokiah ini merupakan pelajaran bagi semua pihak, karena dia berangkat dengan tidak menggunakan dokumen secara lengkap/ilegal. Sehingga pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu kesulitan melakukan pelacakan terhadap PJTKI yang memberangkatkannya.

 

Hadir ikut mendampingi kunjungan tersebut Kepala Dinsosnaker H. Wawang Irawan, SH MH, Kepala Bagian Agama dan Kesra Drs Edi Kusdiana MM, Pengurus Dharma Wanita Ny. Euis Bahtiar, dan Camat Karangampel H Moh Iskak Iskandar S Sos. (DENI/www.humasindramayu.com)

 

 

Kapolda Jawa Barat Apresiasi Bantuan Bupati Indramayu

LOSARANG 7/3/2012 (www.humasindramayu.com)  – Kepolisian Daerah Jawa Barat memberikan apresiasi kepada Bupati Indramayu Hj Anna Sophanah yang telah banyak membantu tugas kepolisian. Salah satunya adalah melalui bantuan-bantuan hibah dari Pemkab Indramayu yang diberikan bagi rumah sakit yang berada dibawah naungan Biddokkes Polda Jabar guna peningkatan sarana maupun fasilitas kesehatan. Hal itu disampaikan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Drs Putut Eko Bayuseno saat melakukan kunjungan kerja di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu (RSBI) Losarang dalam rangka peresmian gedung poliklinik dan laboratorium RSBI, Rabu (7/3).

 

Kapolda mengakui, tanpa dukungan dan bantuan serta kemitraan dengan berbagai pihak khususnya pemerintah daerah, kepolisian akan sangat kerepotan. Bahkan banyak tujuan dari lembaga kepolisian tidak bisa tercapai. Dukungan dari Pemkab Indramayu untuk RSBI ádalah dalam bentuk hibah tanah yang diperuntukan bagi bangunan RSBI, serta masih banyak bantuan lainnya yang terus mengalir. Hal ini karena anggaran yang dimiliki oleh kepolisian untuk peningkatan sarana kesehatan dan lainnya terbilang minim

 

"Peresmian ini merupakan salah bentuk rasa syukur sekaligus juga motivasi bagi jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, khususnya dibidang kesehatan, Pemkab Indramayu selama ini telah banyak membantu RSBI Losarang " kata Kapolda saat memberikan sambutan.

 

Sementara itu Bupati Indramayu Hj Anna Sophanah menyatakan, upaya peningkatan bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh Polda Jabar melalui RSBI, sejalan dengan visi Pemkab Indramayu. Terutama dalam mensejahterakan masyarakat melalui usaha menekan jumlah penduduk di Kabupaten Indramayu yang saat ini sudah mencapai 1,7 juta jiwa lebih.

 

"Selama ini, kerjasama Pemkab Indramayu dengan RSBI berjalan sangat baik. Jika Pemkab memberikan berbagai bantuan, itu semua semata-mata untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indramayu juga," terang Bupati Anna.

 

Ditempat yang sama, Kapolda Putut Eko Bayuseno, juga meresmikan gedung poliklinik, laboratorium serta alat-alat kesehatan (alkes), ditandai dengan pemukulan gong serta penandatangan prasasti.

 

Tak ketinggalan, Bupati Hj Anna Sophanah berkesempatan melakukan pengguntingan pita di pintu masuk gedung laboratorium klinik RSBI, sedangkan di gedung poliklinik oleh perwakilan Pertamina.

  

Sebelumnya, Karumkit Bhayangkara Kompol dr Faizal Hasani SPs melaporkan, selain memiliki gedung baru poliklinik dan laboratorium, terdapat juga bantuan alat kesehatan, renovasi ruang rawat inap serta ruang operasi.

 

Kemudian, pada acara yang sama juga digelar baksos operasi MOW dan MOP gratis bekerjasama dengan BKKBN Provinsi dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten  Indramayu yang diikuti sebanyak 250 akseptor dari keluarga tidak mampu. (deni/www.humasindramayu.com)

 

100 Kuwu Baru dibekali Suskalak

INDRAMAYU 7/3/2012 (www.humasindramayu.com) – Sebanyak 100 kuwu baru di Kabupaten Indramayu mengikuti kegiatan Kursus Kader Pelaksana (Suskulak) B sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan para kuwu dalam bidang kedisiplinan, kepemimpinan, dan pengethuan tentang pemerintahan dan pembangunan desa. Kegiatan  berlangsung di Islamic Centre selama tiga hari hingga hari Sabtu mendatang.

 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Indramayu H. Kamud, SH mengatakan, peserta kegiatan suskulak ini adalah kuwu baru hasil pemilihan tahun 2011 yang lalu. Kuwu baru ini sengaja dilibatkan untuk memberikan pembekalan kepada para kuwu baru karena mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda sehingga kemampuannya  juga beragam.

 

Pada kegiatan itu, para kuwu diberikan materi yaitu tentang peran TNI dalam ketahanan negara dan NKRI, kebijakan pemda dalam program desa siaga, penegakan hukum dan babinkamtibmas di Kabupaten Indramayu, agama dalam pertahanan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang pemilu, Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan PP 72 tahun 2005, tupoksi kuwu, BPD serta perangkat desa lainnya.

 

Materi lainnya yang disampaikan yakni kebijakan Pemda Indramayu dalam penanganan penanggulangan bencana, wawasan kebangsaan, fungsi linmas dalam siskamling, kepemimpinan, kependudukan dan catatan sipil, kebijakan pertanian dan usaha peternakan, idiologi Pancasila dan UUD 1945, dan kebijakan pemerintah tentang ketenagakerjaan. Sementara itu untuk praktek para kuwu diberikan bekal yakni pembinaan jasmani, caraka, pengetahuan baris berbaris dan tata upacara militer serta out bond.

 

Sementara itu Wakil Bupati Indramayu Drs. H. Supendi, M.Si mengatakan, kegiatan ini harus benar-benar diikuti oleh para kuwu dengan serius karena hal ini merupakan pengetahuan awal bagi para kuwu untuk menjalankan tugas di desanya. Pemberian bekal ini juga diharapkan dapat meningkatkan keamampuan bagi para kuwu dalam bertugas karena harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. (deni/www.humasindramayu.com)

 

 

PNS Indramayu Peduli Keluarga Miskin

INDRAMAYU 5/3/2012 (www.humasindramayu.com) -  Para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu menunjukan kepedulian terhadap para kaum miskin disekitarnya. Hal ini bisa dilihat dari hasil zakat profesi yang terkumpul di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Indramayu. Pernyataan itu disampaikan Wakil Bupati Indramayu Drs. H. Supendi, M.Si ketika menjadi pembina apel pada Senin (5/3) pagi di Alun-alun Indramayu.

 

Meskipun masih mendapatkan hak yang kurang memadai bila dibandingkan dengan daerah lain, namun para PNS tetap memiliki komitmen untuk mengangkat nasib masyarakat Indramayu yang kurang beruntung. Komitmen PNS untuk membayar zakat dan bershodaqoh ini merupakan keinginan untuk mengentaskan kemiskinan di daerahnya.

 

Supendi menambahkan, apa yang dilakukan oleh PNS Indramayu bisa ditiru oleh masyarakat luas. Bahkan, komitmen PNS Indramayu dalam berzakat dan bershodaqoh ini mendapatlkan apresiasi dari kabupaten/kota lainnya.

 

"Potensi zakat di Indramayu sangat besar, selama ini para PNS sudah mengeluarkan zakatnya dengan ikhlas meskipun masih kekurangan, sementara potensi zakat dari sektor pertanian, perikanan dan lainnya belum tergali secara maksimal." kata wabup. (deni/www.humasindramayu.com)

 

 

 

 

Bupati Programkan Lumbung Zakat Setiap Desa

GABUS WETAN 5/3/2012 (www.humasindramayu.com) – Terobosan baru kembali digulirkan Bupati Indramayu Hj Anna Sophanah sebagai upaya strategis pengentasan kemiskinan masyarakat di Kabupaten Indramayu.

 

Setelah sebelumnya meluncurkan program Ibu Sayang Rakyat (Isra), terbaru, Bupati perempuan pertama bumi Wiralodra ini, menggelontorkan program lumbung zakat setiap desa atau Baitul Maal Desa (BMD).

 

Gagasan itu disampaikan Bupati Anna saat kunjungan kerja (kunker) sekaligus penyerahan bantuan dari Bazda Indramayu bagi warga di Kecamatan Gabus Wetan, Senin (5/3) bertempat dihalaman kantor Desa Gabus Kulon.

 

Bupati Anna menjelaskan, lumbung zakat desa adalah sebuah program untuk tingkat desa yang menjalankan fungsi pemberdayaan pada skala lokal. Yaitu dengan menggali potensi-potensi zakat yang ada di masyarakat desa.

 

"Potensi zakat yang ada di desa sangatlah besar apabila terus digali. Mengingat kondisi masyarakat Indramayu sebagian besar adalah petani, ada juga pedagang namun zakatnya belum diberdayakan secara optimal," terangnya.

 

Melalui BMD, lanjut istri ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat DR H Irianto MS Syafiuddin (Yance) ini, akan semakin memudahkan para muzaki dalam menyalurkan zakat, infaq dan sedekah melalui lembaga amil.

 

Sebaliknya, para mustahik atau penerima zakat juga akan menjadi lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan dari lembaga yang akan dikelola oleh masyarakat desa tersebut.

 

"Manfaatnya akan sangat besar sekali. Setelah evaluasi sekaligus kordinasi dengan Bazda, program ini akan segera diluncurkan," jelas Bupati Anna.

 

Sejauh ini, lanjut dia, potensi zakat yang baru bisa dioptimalkan hanya berasal dari zakat fitrah serta zakat profesi (zaprof) yang digalang dari sisipan gaji para Pegawai Negeri Sipil (PNS).

 

Meski jumlah PNS di Indramayu tidak banyak, namun dana yang terkumpul setiap tahunnya tergolong besar dan mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi upaya pengentasan kemiskinan.

 

Sementara itu, Camat Gabus Wetan Drs Asep Kusdianti menyatakan, pihaknya beserta jajaran pemerintahan desa serta instansi dan lembaga tingkat kecamatan, selalu siap untuk mensukseskan setiap program yang digalakkan oleh Pemkab Indramayu.

 

Bahkan dalam acara penyerahan bantuan rehab rumah gakin, sembako serta modal usaha kecil dari Bazda, beberapa pihak ikut menyumbang. Diantaranya bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa dari keluarga tidak mampu dari UPTD Pendidikan serta tambahan rehab rumah dari BAZ Kecamatan Gabus Wetan.(deni/www.humasindramayu.com)

 

 

Bupati Lantik 216 Kepsek

INDRAMAYU 2/3/2012 (www.humasindramayu.com) – Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah kembali melantik dan mengambil sumpah 216 kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Jum'at (2/3) di Pendopo Raden Bagus Aria Wiralodra. Alih tugas ini merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan dan penyegaran pelaksanaan tugas fungís dan tanggung jawab bagi para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

 

Alih tugas ini terdiri dari kepala TK sebanyak 1 orang, kepala SDN sebanyak 199 orang, kepala SMPN sebanyak 10 orang, kepala SMAN sebanyak 6 orang, dan kepala SMK sebanyak 1 orang.

 

Jabatan kepala sekolah yang dialih tugaskan itu merupakan upaya penyegaran bagi kepala sekolah yang bersangkutan, sebagai upaya untuk meningkatan kinerja, dan juga merupakan pengembangan karier bagi PNS fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

 

Selain itu, alih tugas para kepala sekolah ini karena dilandasi kebutuhan penempatan pejabat pada formasi jabatan yang belum terisi baik karena meninggal dunia maupun pensiun. Hal lain yang mendasari adanya alih tugas ini karena adanya Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 26 Tahun 2002 tentang masa jabatan kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

 

Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah dalam sambutannya mengatakan, pelantikan kepala sekolah merupakan tindak lanjut dari Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah. Melalui peraturan ini, seleksi calon-calon yang akan menduduki jabatan  kepala sekolah menjadi lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Seleksi yang lebih ketat ini dapat menghasilkan kepala sekolah yang lebih berkualitas, yang dapat  meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Indramayu.

 

"Saya berharap, saudara-saudara dapat meningkatkan kualitas pendidikan di setiap tingkatan dengan mewujudkan program-program yang dapat mendorong para siswa untuk  lebih aktif dan lebih berprestasi. Saya percaya, saudara-saudara merupakan pilihan yang terbaik dari calon-calon yang terbaik pula." Harap bupati.

 

Pada kesempatan itu juga bupati menghimbau bagi para kepala sekolah untuk lebih memperhatikan persiapan murid-muridnya dalam menghadapi ujian nasional yang semakin dekat. Meskipun saat ini hasil ujian nasional tidak secara mutlak menentukan kelulusan, namun tetap perlu dipersiapkan secara matang. Persiapan yang matang tidak hanya dapat meringankan beban para murid di saat pelaksanaan ujian semata, tetapi juga diharapkan dapat membantu memberikan hasil atau nilai yang maksimal. Selain itu, khusus bagi pelajar yang duduk di kelas tiga SMA/SMK, persiapan tersebut dapat dijadikan bekal dalam menghadapi seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri ke depannya. (deni/www.humasindramayu.com)