3 Desa di Kecamatan Patrol Segera dijadikan Pelabuhan

 

INDRAMAYU 28/6/2011 (www.humasindramayu.com) – Wilayah tiga desa di Kecamatan Patrol masing-masing Desa Sukahaji, Bugel, dan Patrol Lor mulai tahun 2011 ini akan dijadikan kawasan pelabuhan umum. Hal ini terungkap ketika Presiden Komisaris PT. Kasepuhan Bulk Terminal (KBT) PRA  Arief Natadiningrat melakukan expose rencana pembangunan pelabuhan yang berlangsung di ruang Data I Setda Indramayu Selasa (28/6).

 

Pelabuhan yang akan dibangun ini merupakan pelabuhan umum yang pada tahap pertama baru dikhususkan untuk batu bara. Sementara untuk tahap kedua akan diperluas untuk pelabuhan besi, kedelai, jagung, semen, gula, terigu, dan pupuk. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat untuk dijadikan lokasi pelabuhan karena memiliki tingkat kedalaman yang setabil antara 12-20 meter dan memiliki panjang permukaan pantai yang memadai dan bebas dari pipa laut bawah tanah bila dibandingkan dengan daerah lainnya.

 

Selain itu menurut Arif Natadiningrat, wilayah tersebut memiliki akses permukaan langsung ke laut Jawa yang merupakan alur pelayanan internasional terpadat di Indonesia. Wilayah itu juga berada pada lintasan moda transportasi, dan berada pada poros pengembangan strategis nasional pantura Jawa dan sebagai kawasan andalan laut dan darat. "Saat ini sampai dengan tahun 2013 mendatang kondisi pelabuhan Cirebon dan Tanjung Priok sudah tidak mampu menampung aktivitas kepelabuhan sehingga terlalu sibuk dan tidak nyaman. Kondisi Tanjung Priok sudah sangat padat, pelabuhan Cirebon terlalu dekat dengan kota, pelabuhan di Indramayu cocok sebagai pintu gerbang untuk Pulau Jawa," kata Arief.

 

Arief menambahkan, untuk pembangunan pelabuhan di Kecamatan Patrol ini dibutuhkan lahan seluas 500 hektar, sementara untuk pembangunan tahap pertama ini diupayakan pembebasan lahan seluas 80 hektar. Kemudian juga akan dibangun jalur kereta api yang dihubungkan dari lokasi pelabuhan ke jalur kereta api di Haurgeulis.

 

Setelah mendengarkan expose tersebut, Wakil Bupati Indramayu Drs. H. Supendi, M.Si meminta kepada PT. KBT untuk menempuh segala prosedur yang berlaku terutama dalam pembebasan tanah dan juga penyediaan lapangan pekerjaan. "Kita tidak menginginkan kecolongan lagi, tenaga kerja yang digunakan semuanya harus berasal dari Indramayu." tegas Supendi.

 

Selain masalah tenaga kerja, wakil bupati juga menekankan terhadap kondisi lingkungan yang harus diperhatikan dan dampak sosialnya. Selanjutnya semua keinginan masyarakat tersebut akan dibuat dalam bentuk perjanjian dengan PT. KBT.

 

Dalam kegiatan expose tersebut, selain wakil bupati hadir pula Sekretaris Daerah Drs. H. Cecep Nana Suryana M.Si. Wakapolres Indramayu, anggota DPRD Indramayu, serta para kepala OPD. (deni/humasindramayu.com)

Empat Daerah di Indramayu Siap dijadikan Kawasan Minapolitan

 

KANDANGHAUR 28/6/2011 (www.humasindramayu.com) - Empat daerah kecamatan di Kabupaten Indramayu siap dijadikan kawasan Minapolitan. Kecamatan tersebut yakni Indramayu, Pasekan, Sindang, dan Losarang. Hal tersebut diungkapkan Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah ketika menerima kunjungan Menteri Kalautan dan Perikanan Repbulik Indonesia di TPI Mina Bahari Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur, Senin (27/6).

Penetapan kawasan Minapolitan ini merupakan upaya untuk peningkatan produksi perikanan dan kelautan di Kabupaten Indramayu. Penetapan kawasan Minapolitan tersebut diarahkan pada : Minapolitan perikanan tangkap dipusatkan di PPI Karangsong Kecamatan Indramayu. Minapolitan budidaya tambak di Desa Karanganyar Kecamatan Pasekan. Minapolitan pengolahan hasil perikanan di sentra produksi kerupuk Desa Kenanga Kecamatan Sindang. Serta Minapolitan budidaya kolam air tawar di Desa Krimun dan Minapolitan garam di Desa Santing Kecamatan Losarang.

"Adanya program Minapolitan tersebut harus terus mendapatkan dukungan baik dari pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat terutama dalam keberpihakan anggaran. Keberlanjutan dari beberapa program yang sudah dijalankan diharapkan terus ada dan tidak putus ditengah jalan," kata bupati.

Anna Sophanah menambahkan, produksi perikanan dan kelautan Kabupaten Indramayu pada tahun 2010 mencapai 577.705 ton, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 86.553 orang. Dari jumlah produksi tersebut, bidang perikanan tangkap menyumbang sebesar 19 % atau 108.554,60 ton. Kondisi tersebut masih menjadikan Kabupaten Indramayu sebagai penyumbang terbesar bagi produksi perikanan Jawa Barat, yaitu sebesar 51 %.

Dalam upaya meningkatkan produksi sektor perikanan dan kelautan sebesar 362 % dari tahun 2009 sampai dengan 2013, serta untuk memenuhi semakin meningkatnya permintaan komoditi perikanan, baik dari dalam maupun luar daerah, untuk pemenuhan sumber protein hewani dan peningkatan konsumsi  ikan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Indramayu melakukan empat kebijakan, yaitu : Pertama, peningkatan produksi perikanan, baik perikanan tangkap, budidaya tambak, budidaya kolam, maupun budiaday laut. Kedua, peningkatan nilai tambah produk perikanan, melalui pengolahan hasil-hasil perikanan dan kelautan. Ketiga, pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Keempat, menekan angka kehilangan hasil produksi perikanan dan kelautan.

Dengan adanya semua kebijakan tersebut, diharapkan kualitas hidup nelayan di Kabupaten Indramayu dapat semakin meningkat yang pada akhirnya nelayan Indramayu bisa menikmati kekayaan hasil produksinya. (deni/humasindramayu.com)

 

 

 

 

Pemerintah Komitmen Lindungi Nelayan

 

KANDANGHAUR 27/6/2011 (www.humasindramayu.com) – Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung pada musim, cuaca, dan keberadaan sumber daya alam tanpa kemampuan untuk mengontrolnya. Jadi sangatlah tepat apabila pemerintah berkomitmen untuk melindungi nelayan. Dalam kaitan tersebut, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan empat strategi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

 

Menurut Menteri Perikanan dan Kelautan Fadel Muhammad dalam kunjungan ke TPI Mina Bahari Eretan Senin (27/6) mengatakan, empat strategi tersebut yakni penguatan perubahan budaya nelayan, penguatan eliminasi hambatan usaha perikanan, penguatan perlindungan terhadap nelayan, dan penguatan sumber daya manusia nelayan.

 

Peningkatan kehidupan nelayan sebagai bagian cluster keempat yang dimandatkan kepada KKP selaku coordinator sejalan dengan misi kementrian. "Perlindungan usaha nelayan dilakukan melalui peningkatan peran usaha perikanan, pendapatan nelayan, ketahanan pangan berbasis sumberdaya perikanan dan pengembangan kegiatan ekonomi rakyat berbasis usaha perikanan harus didukung lintas sector dan pemerintah pusat daerah," kata Fadel.

 

Dalam kunjungan ke TPI Mina Bahari tersebut disamping melakukan dialog dengan masyarakat nelayan setempat, Fadel didampingi Dirjen Perikanan Tangkap dan Dirjen KP3K juga berkesempatan untuk menyerahkan bantuan berupa Kartu Nelayan, Kartu Jamsostek, Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap, Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan, dan kapal perikanan 30 GT, serta peningkatan produksi garam. Kemudian dilanjutkan dengan berkunjung dan bertemu langsung dengan para pembudidaya garam di Desa Ilir Kecamatan Kandanghaur.

 

Fadel menambahkan, untuk jangka pendek, KKP menargetkan penurunan impor garam dari 2, 187 juta ton pada tahun 2010 menjadi 1,022 juta ton pada tahun 2011. "Penurunan impor garam secara bertahap dilakukan sebagai upaya KKP untuk merealisasikan target swasembada garam pada tahun 2014. Dalam upaya merealisasikan target tersebut, KKP pada tahun 2011 melaksanakan program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dengan dukungan angaran sebesar 90 miliar. 76 miliar diantaranya merupakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diperuntukan kepada 2.057 kelompok usaha garam," tegas Fadel.

 

Indramayu merupakan salah satu kabupaten potensial yang berkontribusi dalam memacu produksi garam nasional. Kabupaten ini memiliki lahan seluas 1.533 hektar sebagai lahan produksi garam yang akan dikelola oleh 90 kelompok dengan melibatkan 1.020 petambak garam. Sebanyak 24 ribu ton garam setidaknya akan dihasilkan dari Kabupaten Indramayu ini. Untuk merealisasikan target tersebut, Fadel Muhammad menyerahkan BLM PUGAR sebesar 5 miliar untuk Kabupaten Indramayu. (deni/humasindramayu.com)

Sekda Buka Bimtek Bagi Aparatur Perencana Pembangunan

 

INDRAMAYU 23/6/2011 (www.humasindramayu.com) – Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan Visi Religius, Maju, Mandiri, dan Sejahtera (Remaja) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berupaya dengan sungguh-sungguh melaksanakan proses perencanaan sejak penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi dengan memperhatikan aspek akuntabilitas dimana keberhasilan pembangunan harus dapat diukur dengan indicator yang dapat menggambarkan keberhasilan pencapaian suatau sasaran pembangunan.

 

Untuk mengarah ke hal tersebut, Bappeda Indramayu Kamis (23/6) menggelar Bimbingan Teknis Perencanaan  Pembangunan Daerah bagi aparatur perencana pembangunan dari masing-masing OPD dan kecamatan yang dibuka secara resmi Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Drs. H. Cecep Nana Suryana, M.Si.

 

Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Drs. H. Cecep Nana Suryana, M.Si mengatakan, kegiatan bimtek tersebut merupakan upaya melihat kembali kinerja pembangunan selama ini dan kemudian menyiapkan langkah-langkah pembangunan Kabupaten Indramayu mendatang yang dituangkan ke dalam dokumen-dokumen perencanaan.

 

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Indramayu adalah rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yang berlaku selama 20 tahun yaitu 2005-2025, sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 tahun. RPJMD akan ditindaklanjuti dan dijabarkan oleh organiasi perangkat daerah (OPD) dalam bentuk rencana strategis (renstra) OPD yang berlaku selama 5 tahun. Selanjutnya RPJMD berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan daerah.

 

Dokumen perencanaan pembangunan daerah, lanjut Sekda, bersifat hirarkis yaitu  dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek dan dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh tingkat pemerintahan di bawahnya. Dalam menyusun dokumen perencanaan yang harus diperhatikan adalah isu strategis dan tantangan pembnagunan yang tengah berkembang.  

 

"Dengan memperhatikan berbagai isu dan tantangan yang berkembang serta mengacu pada RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2011-2015, kebijakan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indramayu yang religius, maju, mandiri, dan sejahtera (Remaja) sebagaimana visi bupati terpilih serta dioperasionalkan pencapaiannya dalam bentuk tujuh misi pembangunan daerah Sapta Karya Mulih Harja dengan menetapkan prioritas target capaian IPM selama lima tahun," kata Cecep.

 

Sementara itu Sekretaris Bappeda Indramayu Drs. EC. M. Ribandi, AK.M.Si  mengatakan Bimtek ini berlangsung selama dua hari yakni 23-24 Juni dan menghadirkan pembicara Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA. (deni/humasindramayu.com)  

68 Pensiunan Terima Bantuan Dana Purna Tugas

 

INDRAMAYU 17/6/2011 (www.humasindramayu.com) – Dewan Pengurus (DP) KORPRI Kabupaten Indramayu pada bulan Juni ini kembali menyalurkan bantuan dana purna tugas sebesar 1 miliar 5 juta rupiah kepada 68 orang pensiunan yang pernah bertugas di Kabupaten Indramayu.

 

Sekretaris DP KORPRI Kabupaten Indramayu Iding Syafrudin, SE.M.Si mengungkapkan, para pensiunan yang menerima uang bantuan purna tugas ini adalah mereka yang TMT pensiun pada bulan Mei sampai dengan Juni 2011 sebanyak 68 orang. DP KORPRI secara kumulatif telah menyalurkan dana purna tugas sejak bulan Januari hingga Juni 2011 ini sebesar 5.227.000.000,-

 

Dari 68 orang itu, pensiun yang sesuai batas usia sebanyak 52 orang dan mendapatkan 15 juta rupiah per orang. Kemudian pensiun muda atau pensiun atas permintaan sendiri sebanyak 3 orang yang besarnya mencapai 10 juta rupiah per orang. Serta pensiun karena meninggal dunia sebanyak 13 orang juga mendapatkan sebesar 15 juta rupiah.

 

Sementara itu Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah mengatakan, pemberian bantuan dana purna tugas ini diharapkan dapat membantu para PNS yang memasuki masa pensiun. Dana yang diterima ini diharapkan bisa digunakan untuk modal usaha ketika sudah tidak berdinas lagi. Hal yang terpenting juga, bantuan dana purna tugas ini merupakan apresiasi dan penghargaan dari pemerintah daerah dan pengurus KORPRI kepada para PNS di Kabupaten Indramayu.(deni)

Peringati Hari Lingkungan Hidup, Anna Sophanah Lakukan Penghijauan

 

INDRAMAYU 17/6/2011 (www.humasindramayu.com) – Peringatan Hari Lingkungan Hidup se Dunia dan Hari Lanjut Usia Nasional tingkat Kabupaten Indramayu diperingati dalam suatu upacara bendera dan penghijauan yang dilakukan oleh Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah Kamis (17/6) di alun-alun Indramayu.

Penghijauan yang dilakukan kali ini diharapkan merupakan suatu esensi sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan manusia dengan semua makhluk hidup lain di lingkungannya.

Anna Sophanah menjelaskan, laju kerusakan hutan lebih cepat dibandingkan dengan upaya pemulihannya. Setiap tahun, kerusakan hutan diperkirakan sebesar 1,1 juta hektar, sedangkan kemampuan pemulihannya baru sekitar 0,5 juta hektar. Kondisi ini mengakibatkan masih terjadinya kerusakan lingkungan dan hampir seluruhnya menjadi bencana. Hal tersebut menjadi faktor dominan pengurangan nilai dan fungsi hutan yang seharusnya dapat memberikan layanan bagi kehidupan, seperti menata siklus air, tempat beradanya keanekaragaman hayati, dan memitigasi perubahan iklim.

Hal yang penting lagi, lanjut bupati, adalah melanjutkan dan mengembangkan upaya penanaman dan pemeliharaan pohon, seperti gerakan penanaman satu milyar pohon yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia. Gerakan tersebut dapat dilakukan oleh semua individu yang pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban bersama. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020.

"Untuk itu, pada kesempatan ini saya mengajak semua pihak untuk berpartisipasi menjaga sumber daya alam terutama hutan, agar dapat bermanfaat secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Saya juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak, baik jajaran pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, maupun masyarakat, yang telah melakukan berbagai kegiatan yang mendukung pelestarian lingkungan hidup dan hutan. Mari kita jadikan momentum peringatan hari lingkungan hidup sedunia tahun 2011 saat ini untuk memposisikan hutan sebagai modal utama pembangunan menuju masyarakat sejahtera." Kata bupati.

Penghijauan yang dilakukan tersebut merupakan sumbangan dari Danamon yang diserahkan oleh Cluster Manajer Danamon Region Indramayu Koko Komarudin sebanyak 300 pohon biola cantik yang ditanam di area parkir alun-alun Indramayu. (deni/humasindramayu.com)

 

Suryaman Terpilih Sebagai Ketua PWRI Secara Aklamasi

INDRAMAYU 15/6/2011 (www.humasindramayu.com) – Drs. H. Suryaman, SP
mantan pensiunan PNS di lingkungan Pemkab Indramayu terpilih secara
aklamasi menjadi ketua Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI)
Kabupaten Indramayu periode 2011-2016 menggantikan ketua sebelumnya
Achyar Natadipura dalam suati Muscab PWRI yang berlangsung di
sekretariat PWRI, Rabu (15/6).

Muscab yang diikuti oleh para lansia ini adalah sebagai upaya untuk
mengevaluasi tugas-tugas pengurus selama periode sebelumnya. Selain
itu, Muscab juga untuk memilih pengurus baru dan membuat program kerja
2011-2016 mendatang.

Ketua Pengda PWRI Jawa Barat Drs. H. Karna Suwanda mengatakan, segala
kekurangan yang muncul dari pengurus sebelumnya diharapkan bisa
dilaksanakan pada kepengurusan yang baru.

Menurut Karna, H. Suryaman merupakan sosok ketua yang bisa memajukan
dan mengembangkan organisasi PWRI. Karena saat ini organisasi tersebut
masih bergantung pada Pembina (bupati/walikota) maka sosok ketua PWRI
haruslah mau dan sedia secara ikhlas untuk mengemban tugas PWRI tanpa
pamrih. Kemudian mampu menjalankan roda organisasi dengan memanfaatkan
potensi yang ada dalam tubuh PWRI. Dan yang juga tidak kalah
pentingnya adalah mempunyai akses yang kuat dan luas baik dengan
instansi terkait maupun dengan organisasi kemasyarakatan lainnya,
terutama dengan Pembina dan jajarannya.

PWRI sebagai organisasi, sesuai dengan cita-cita pendiriannya bersifat
independen, netral dan nirlaba. Yang berarti tidak bernaung dan
berafiliasi dibawah sesuatu organisasi/partai politik manapun tanpa
mengurangi hak dari kebebasan masing-masing pribadi para anggotanya
untuk berkiprah dalam organisasi manapun tanpa kecuali.

Kemudian, PWRI juga harus tetap berkomitmen untuk memperjuangkan
peningkatan kesejahteraan para pensiunan, dan mendukung serta berperan
serta dalam mensukseskan program-program pemerintah baik
kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.

Sementara itu Bupati Indramayu Hj. Anna Sophana dalam sambutannya
mengatakan, dengan Muscab dan pemimpin baru ini diharapkan organisasi
PWRI bisa semakin maju dan mensejahterakan anggotanya. Meskipun dihuni
oleh para pensiunan yang telah purna tugas, namun anggota PWRI tidak
boleh purna bhakti. (deni/humasindramayu.com)

Anna Sophanah : “Santri Al-Zaytun Harus Miliki Semangat Nasionalisme dan Patriotisme”

 

GANTAR 15/6/2011 (www.humasindramayu.com) – Dihadapan ratusan santri Al-Zaytun Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah berharap agar para santri memiliki sikap dan semangat nasionalisme dan patriotisme sehingga merasa memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan itu disampaikan ketika memberikan orientasi dalam Pembukaan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) yang berlangsung di Pondok Pesantren Al-Zaytun Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, Selasa (14/6) kemarin.

 

Anna Sophanah menambahkan, di tengah gencarnya isue disintegrasi bangsa dan anggapan mulai pudarnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda, kegiatan PPBN ini dianggap tepat dan strategis, dalam rangka membangkitkan kembali semangat nasionalisme untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mempertahankan berdiri tegaknya NKRI.

 

"Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak diperoleh dengan cuma-cuma, melainkan melalui perjuangan yang sangat berat. Perjuangan yang telah mengorbankan harta, nyawa, dan     air mata tersebut ternyata tidak sia-sia, karena telah membuahkan  kemerdekaan yang telah dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Sekarang, setelah kemerdekaan tersebut tercapai, giliran kita semua untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan tersebut dengan karya nyata dalam pembangunan." Katanya.

 

Suatu bangsa, lanjut Anna kadang mengalami kesulitan dalam menetapkan arah, kebijakan, dan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dalam perjalanannya sering terjadi ketidakkonsistenan pada komitmen dan cita-cita bangsanya. Sehubungan dengan itu, sangatlah relevan jika terus mencermati kebijakan dan langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga mempu menciptakan kondisi yang mantap demi terjalinnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perwujudan dari bela negara.

 

"Bagi bangsa Indonesia, sudah sejak awal persatuan dan kesatuan bangsa adalah tekad dan cita-cita. Hal ini telah diikrarkan dengan Sumpah Pemuda, dikumandangkan melalui lagu Indonesia Raya, diproklamirkan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal        17 Agustus 1945, serta dipatrikan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945." tegas Anna Sophanah .

 

Berkaitan hal tersebut, sangat perlu dipahami bagaimana bentuk operasionalnya bagi bangsa yang berbhineka ini, sehingga dalam segala aspek dapat bersatu, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Cara tepat yang ditempuh pemerintah selama ini adalah dengan mengeliminir semaksimal mungkin faktor-faktor disintegrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

Sebenarnya ada hal penting lainnya yang perlu dilakukan untuk memelihara semangat atau jiwa persatuan dan kesatuan tersebut, jelas Anna, yaitu dengan mengembangkan dua sikap : pertama, dimensi psikologis, yakni mengembangkan sikap kekeluargaan yang memungkinkan terjadinya proses dialogis segenap unsur bangsa, sehingga dapat menerima pandangan orang lain walaupun berbeda pendapat. Cara ini dikembangkan dengan azas musyawarah dan mufakat. Kedua, dimensi ideologi dan konstitusi, yakni yang menyangkut upaya menjaga agar dinamika yang dikembangkan tidak keluar dari rambu-rambu paradigma nasional yang telah disepakati, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi nasional, serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

 

"Dengan mengembangkan dua sikap tersebut, diharapkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa tetap menggelora di dada setiap  insan Indonesia, sehingga mampu menciptakan kondisi yang kondusif, dimana persatuan dan kesatuan bangsa merupakan pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi." Ujarnya.

 

Dalam mengarungi dan mengisi kemerdekaan, Indonesia telah mengalami pasang surut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu isue yang berkembang belakangan ini adalah sikap primordialisme yang berlebihan dan lepas kontrol. Oleh karena itu, pembangunan dan pembaharuan sebagai proses pembudayaan berbangsa hendaknya diupayakan dengan menghilangkan penonjolan kesukuan, agama, ras, dan antar-golongan. Hal ini yang sering menimbulkan kerawanan yang berdampak negatif, sehingga mengharuskan kita untuk selalu waspada guna mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Salah satu masalah yang mempengaruhi stabilitas dan ketahanan nasional secara makro adalah transformasi informasi dan demokratisasi secara bebas dan cepat. Hal tersebut sedikit banyak berdampak pada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

 

Seiring dengan perkembangan global, lanjut bupati, masyarakat Indonesia sudah mulai kritis terhadap segala perkembangan, baik dalam negeri maupun dunia internasional. Apabila  dalam mencermati,  menganalisa, maupun mengadaptasi berbagai informasi tersebut tidak dilandasi dengan pemahaman yang benar dan transparan, maka pengaruh tersebut akan cenderung mengarah ke hal yang negatif.

 

Berkaitan hal tersebut, kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa harus benar-benar direncanakan secara profesional dan terarah untuk mencapai hasil yang optimal. Tantangan dan hambatan dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa tersebut, tetap akan ada dalam berbagai bentuk sesuai kondisi dan situasi yang berkembang. Untuk itu, diperlukan sikap antisipatif, mawas diri, dan kesadaran yang tinggi dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk tetap konsisten terhadap perjuangan untuk mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

 

Dengan demikian, salah satu pendekatan konseptual yang dapat digunakan adalah dengan membangkitkan kembali kesadaran kita pada semangat persatuan bangsa, nasionalisme dan patriotisme melalui upaya kesadaran bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". (deni/humasindramayu.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pangdam Ajak Santri Al-Zaytun Bela Negara

 

GANTAR 15/6/2011 (www.humasindramayu.com) – Kegiatan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) sangat baik diberikan kepada para santri Pondok Pesantren (Pontren) Al-Zaytun, sebagai wujud dari keikutsertaan warga Negara dalam upaya bela negara. Hal itu diungkapkan Panglima Kodam III Siliwangi Mayjen Moeldoko saat membuka kegiatan PPBN di Al-Zaytun di Kabupaten Indramayu, Selasa (14/6).

 

Hadir dalam kegiatan pembukaan PPBN di Al-Zaytun itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriyawan, Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Syekh Panji Gumilang, Danrem 063 Sunan Gunung Jati Kolonel Inf Rochimin, Bupati Indramayu Hj Anna Sophanah, Wakil Bupati Cirebon Ason Sukasa dan Muspida sewilayah III dan IV, Tokoh masyarakat serta tokoh agama.

 

Menurut Pangdam Moeldoko, membela dan mempertahankan negara merupakan hak sekaligus kewajiban warga negara sesuai UUD 1945 pasal 30 tentang Bela Negara dan juga paal 9 UU Nomor 3/2002 tentang pertahanan negara.

 

"Pertahanan negara disebutkan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara antara lain di selenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan," jelas Pangdam III Siliwangi.  

 

Adapun wujud dan bentuk dari pendidikan dasar bela Negara yang dimaksud kata Pangdam III Siliwangi Mayjen Moeldoko, salah satunya melalui kegiatan PPBN di tiga lingkungan.

 

"Lingkungan pemukiman, pekerjaan, dan pendidikan, didalamnya ada lingkungan pondok pesantren, mengingat begitu besarnya potensi Ponpes, sehingga wajar bila ponpes memiliki posisi strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia," katanya.

 

Maka dari itu, diharapkan kegiatan PPBN di Ponpes Al-Zaytun, bisa berlanjut dan rutin sehingga membawa manfaat bagi para santri Al-Zaytun ini.

 

"Kita mengharapkan kegiatan PPBN ke-5 di Ponpes Al-Zaytun ini, dapat menumbuhkan rasa bela Negara para santri, sebagai generasi penerus bangsa dan Negara, karena data yang ada dari 17 ribu ponpes dengan jumlah santri mencapai 5 juta santri, sekitar 7.000 santri menimba ilmu di Al-Zaytun," jelasnya.

 

Diakuinya bahwa kegiatan PPBN ini tidak hanya dilaksanakan di Ponpes Al-Zaytun melainkan di beberapa Ponpes di jawa Barat. "Di antaranya di Ponpes As-Sunnah Tasikmalaya, Ponpes Al-Mizan di Kabupaten Lebak, Ponpes Darul Ulum di Kabupaten Bogor dan Ponpes Kempek di Kabupaten Cirebon," katanya.

 

Sementara Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang mengaku sangat mendukung adanya kegiatan PPBN bagi santri-santri di lingkungan ponpesnya.

 

"Saya berharap para santri dapat mengikuti kegiatan PPBN dengan baik dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena pesantren Al-Zaytun bisa seperti ini karena Indonesia, dari tidak ada apa-apa menjadi ada apa-apa karena Indonesia," katanya.

 

Maka dari itu sebagai bentuk kecintaannya terhadap Indonesia, dirinya mengaku selalu berpegang pada filosofi hidupnya. "Kerjakan apa yang bisa dikerjakan, sehingga bermanfaat bagi umat dan masyarakat," jelas Panji. (Ugi/Deni/humasindramayu.com)

 

 

Dua Proyek Nasional Dibangun di Indramayu

 

INDRAMAYU 13/6/2011 (www.humasindramayu.com) – Dua proyek nasional bernilai triliunan rupiah segera dibangun di Kabupaten Indramayu. Pemkab Indramayu siap mendukung percepatan pelaksanaan mega proyek tersebut.

 

Menurut Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kabupaten Indramayu Drs. Umar Budi Karyadi, proyek dimaksud yakni pembangunan Kilang II Pertamina RU VI Balongan di Kecamatan Balongan. Rencananya, proyek yang akan dibangun tepat bersebrangan dengan lokasi Pertamina Balongan yang sudah berdiri itu, akan dilakukan pada 2011-2016.

 

"Kilang II itu nantinya untuk perluasan area kilang yang kini sudah ada," ujar Umar, akhir pecan kemarin.

 

Umar menjelaskan, ekspose mengenai rencana proyek itu telah dilakukan pelaksana proyek di hadapan bupati dan sejumlah instansi terkait. Proyek senilai Rp 64 triliun itu dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan swasta asal Kuwait. Saat ini, sejumlah tahapan perizinan untuk melaksanakan proyek yang memakan luas lahan sekitar 400 hektare tersebut sedang dalam proses. Jika seluruh tahapan itu selesai, maka proses pembangunan akan segera dilaksanakan.

 

Namun, Umar menambahkan, pihak Pemkab Indramayu tidak akan gegabah dalam pelaksanaan proyek tersebut. Karenannya, bupati bersama instansi terkait telah membuat nota kesepahaman mengenai proyek itu. Isi nota kesepahaman tersebut, diantaranya mencakup masalah penyerapan tenaga kerja local. Selain untuk menghindari pengangguran, hal itu juga dimaksudkan agar warga di sekitar lokasi turut merasakan manfaat keberadaan kilang tersebut.

 

Tak hanya itu, dalam nota kesepahaman tersebut juga disebutkan mengenai ganti rugi infrastruktur yang saat ini sudah ada. Hal itu seperti misalnya saluran irigasi, jalan,, dan sawah milik warga. "Nota kesepahaman dibuat secara seksama agar tidak ada yang dirugikan." Katanya.

 

Sekain proyek Kilang II, lanjut Umar, proyek nasional lain yang juga akan dibangun di Kabupaten Indramayu adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) II. Proyek yang bekerjasama dengan Jepang itu rencanannya akan dibangun di tiga desa di Kecamatan Patrol dan satu desa di Kecamatan Sukra. "Proyek ini berdekatan dengan PLTU I yang kini sudah berdiri," kata Umar. Lokasi PLTU I yang dibangun melalui kerjasama dengan Cina itu terletak di Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra.

 

Menurut Umar, Pembangunan PLTU II itu nantinya akan menghasilkan tenaga listrik berkapasitas dua kali 1.000 mega watt (MW). Sedangkan PLTU I yang kini sudah berdiri, menghasilkan tenaga listrik berkapasitas tiga kali 350 MW. Namun, Umar mengaku belum mengetahui secara pasti kapan pelaksanaan pembangunan PLTU II akan dimulai. "Pemkab Indramayu akan mendukung percepatan pembangunan proyek-proyek nasional," ujar Umar.

 

Umar menambahkan, Pemkab Indramayu pun akan lebih berhati-hati dalam prosedur pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian, dugaan kasus penyalahgunaan hokum seperti yang terjadi dalam proyek pembangunan PLTU I, dapat dihindari.

 

Sementara itu, dukungan percepatan pelaksanaan proyek-proyek nasional juga diungkapkan sejumlah warga di sekitar lokasi proyek. Pasalnya, mereka berharap segera merasakan  manfaat dari keberadaan proyek pembangunan di lingkungan mereka.

 

"Kami berharap nantinya bisa ikut bekerja di proyek itu," tutur seorang warga asal Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Ranoto. Selama ini, dia hanya bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang tidak menentu.

 

Selain itu, kapasitas waktu pelaksanaan proyek juga diharapkan dapat menepis keragu-raguan warga mengenai aktifitas pertanian yang selama ini mereka lakukan. Pasalnya, warga ragu mengenai status lahan mereka yang kemungkinan akan terkena proyek tersebut. (Republika/Deni/humasindramayu.com)

Anna Sophanah Selamatkan Ginah Gipari dari Drop Out

 

SUKRA 10/6/2011 (www.humasindramayu.com) – Hidup dengan kakek dan neneknya yang mengalami cacat fisik. Menjadikan Ginah Gipari siswa SDN Ujunggebang Kecamatan Sukra hampir saja tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena ketiadaan biaya. Namun hal ini bisa ditanggulangi dengan kedatangan Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah yang menghampiri langsung tempat tinggalnya pada Jum'at (10/6) dalam suatu kegiatan Ibu Sayang Rakyat (ISRA).

 

Duhadapan bupati, Cantel (60) warga Blok Janggar RT 09/05 Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra yang menderita cacat fisik menceritakan penderitaannya yang mengandalkan belas kasihan dari orang lain sementara anak-anaknya bekerja di luar Indramayu. Terkadang dirinya merasa putus asa untuk membiayai cucunya ini, akan tetapi dirinya terus berusaha untuk membiayai sekolah cucunya berusaha sampai dengan selesai. Selain mengharapkan bantuan terhadap pendidikan cucunya, Cantel juga mengharapkan perbaikan rumahnya yang tidak layak huni. Setelah mendengarkan  keluhan warganya ini, bupati Indramayu langsung memerintahkan kepada OPD terkait untuk segera mengatasi permasalahan tersebut.

 

Setelah dari rumah Cantel, selanjutnya Bupati Indramayu menuju kediaman Mashudi (30), warga ini mengharapkan pengobatan terhadap istrinya Nurhayati dan dua anaknya yang membutuhkan makanan bergizi. Setelah melihat itu, Anna Sophanah langsung memeritahkan kepala Puskesmas untuk melakukan pengobatan dan mengawasi kehidupan keluarganya.

 

Selesai dari Desa Ujunggebang, Bupati Indramayu menuju Desa Tegaltaman. Didesa ini Bupati Indramayu membantu Nuri'ah (49) yang mengharapkan bantuan biaya pendidikan untuk anaknya Mikrod siswa SMPN 1 Sukra, dan juga Mista (45) yang juga mengharapkan pendidikan bagi anak-anaknya. Kedatangan orang nomor satu di Indramayu ini mendapatkan respon dari masyarakat yang menyambutnya sepanjang jalan, apalagi bupati menyusuri jalan-jalan setapak yang sangat sempit. Dengan adanya ISRA ini, diharapkan permasalahan yang muncul di masyarakatnya bisa sedikit di atasi dan mengurangi angka kemiskinan di Indramayu. (deni/humasindramayu.com)

Tahun 2011, Pembuatan KTP Elektronik di Indramayu Gratis

 

INDRAMAYU 9/6/2011 (www.humasindramayu.com) – Sebagai upaya untuk mewujudkan tertib administrasi di Kabupaten Indramayu, pada tahun 2011 ini segera menerapkan KTP Elektronik dan pembuatannya tidak dikenakan biaya. Hal ini terungkap ketika Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu menggelar seminar penerapan e-KTP yang berlangsung di Aula Universitas Wiralodra, Kamis (9/6).

 

KTP elektronik ini akan dilengkapi dengan biometric dan chip berbasis nomor induk kependudukan (NIK) nasional. Chip dalam KTP elektronik memuat biodata, photo, sidik jari dan juga tanda tangan digital. Selain itu, KTP elektronik ini juga memiliki kegunaan selain sebagai identitas jati diri, juga berlaku nasional sehingga tidak perlu lagi membuat KTP local untuk pengurusan izin, pembuatan akta tanah dan sebagainya. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP, serta dapat dipergunakan sebagai ID card untuk ATM, asuransi atau sebagai kartu pemilih pada pemilihan umum. Serta terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.

 

Pada kesempatan itu, Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah mengatakan, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Oktober 2010 nomor 471.13/4141/sj perihal Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan persiapan penerapan e-KTP tahun 2011, Kabupaten Indramayu termasuk dalam 197 kabupaten/kota yang akan melaksanakan penerapan KTP elektronik (e-KTP) pada tahun 2011 ini. Melalui penerapan KTP elektronik, kata bupati,  merupakan proses sejarah bagi negara, pemerintah, dan bangsa Indonesia. Keberhasilan program penerapan KTP elektronik akan makin memantapkan posisi Indonesia sejajar dengan negara-negara maju di berbagai belahan dunia.

 

Bagi negara Indonesia, penyelenggaraan administrasi kependudukan secara modern menuju pada tertib database, tertib NIK, dan tertib dokumen kependudukan merupakan keharusan yang pelaksanaannya tidak bisa ditunda-tunda lagi. Terlebih saat ini Indonesia merupakan negara urutan keempat di dunia dengan jumlah penduduk terbesar setelah China, India, dan Amerika. Oleh karena itu, tuntutan pengadministrasian penduduk secara tertib, teratur dan berkesinambungan mutlak diperlukan.

 

Anna Sophanah menjelaskan, semua rencana pembangunan baik daerah maupun nasional, akan lebih efektif manakala ditunjang dengan data kependudukan yang akurat, baik mengenai jumlah, kepemilikan dokumen, persebaran, maupun komposisi penduduk. Data penduduk yang diperlukan tidak hanya menyangkut keadaan pada waktu rencana disusun, tetapi juga informasi masa lampau dan perkiraan pada waktu yang akan datang.

 

Melalui proses administrasi kependudukan yang benar, maka akan diperoleh data yang valid, bahkan dapat dibuat proyeksi sebagai suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen laju pertumbuhan penduduk melalui kelahiran, kematian, dan perpindahan.

 

Pada seminar itu, Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah menyerahkan klaim asuransi KTP dan klaim akta kelahiran berasuransi pendidikan kepada 10 warga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu. (deni/humasindramayu.com)

 

 

 

Tokoh Indramayu Segera diabadikan

 

INDRAMAYU 6/6/2011 (www.humasindramayu.com) – Dalam waktu dekat sejumlah ruang perkantoran di jajaran Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Indramayu akan berubah dengan nama-nama tokoh dan pejuang Indramayu. Untuk sementara pemberian nama tokoh hanya bagi enam ruang bangunan pendopo utama, pendopo dalam, ruang data I, ruang data II, ruang sekretaris pribadi (sekpri), dan ruang ajudan.

 

Ruang bangunan Pendopo Utama diberi nama Raden Aria Wiralodra. Pendopo Dalam Nyi Mas Endang Dharma, Ruang Data I Ki Tinggil, Ruang Data II Ki Sidum, Ruang Sekpri Ki Tana, dan Ruang Ajudan Ki Tani. Untuk selanjutnya tiang pendopo dan sejumlah bangunan perkantoran lainnya nantinya akan diberi nama-nama tokoh seperti Pangeran Dharmakusumah, Surajaya Indra Wijaya, Benggala, Benggali, Semangun, R. Djalari, R. Wiraatmaja, R.I. Syafiuddin, dll.

 

Menampilkan nama tokoh dan pejuang Indramayu untuk dijadikan nama bangunan dan ruangan di lingkungan Setda Kabupaten Indramayu menurut Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Indramayu, H. Warjo, SH.MH., sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 78-27 tentang perlindungan warisan budaya, Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 23 tahun 2007 tentang kepurbakalaan tradisional dan museum.

 

Untuk menentukan nama-nama tokoh dan pejuang yang pantas ditampilkan pada bangunan dan ruangan Setda Indramayu telah dikumpulkan para pamong budaya dan puluhan tokoh sejarah dan budayawan dan juga tokoh masyarakat. Pada musyawarah yang dipimpin H. Warjo itu, menghasilkan enam tokoh yang untuk sementara dijadikan nama pada bangunan utama di Pendopo Kabupaten Indramayu.

 

Para peserta rapat juga mengusulkan agar nama-nama jalan di komplek perumahan yang selama ini diberi nama jenis buah-buahan, nama jenis ikan, tanaman dan lainnya agar diganti dengan nama tokoh dan pejuang Indramayu. Hal itu dikandung maksud sebagai apresiasi dari masyarakat dan pemerintah kepada pejuang dan tokoh tersebut. (undang/MH/deni)

Demi Pelestarian Lingkungan, Cukup Jalan Kaki Temui SBY

 

INDRAMAYU 06/06/2011 (www.humasindramayu.com) – Demi pelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Indramayu yang ditengarai semakin tercemar akibat industri, Cukup Rudiyanto salah seorang penerima penghargaan Kalpataru untuk kategori perintis lingkungan pada tahun 2008.  Senin (6/6) melakukan aksi jalan kaki dari pendopo Kabupaten Indramayu menuju istana negara untuk menemui Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

 

Cukup menjelaskan, aksinya itu merupakan sikap keprihatinan terhadap kondisi lingkungan yang semakin rusak yang diakibatkan oleh industri bukan saja di Indramayu namun juga terjadi di berbagai wilayah lainnya. Aksi jalan kaki untuk menemui Presiden SBY itu untuk menyerahkan dokumen pencemaran yang selama ini terjadi di wilayah Kabupaten Indramayu. "Kalau SBY tidak mau menemui, maka saya akan kembali lagi ke Indramayu dan mengembalikan penghargaan Kalpataru itu." Kata Cukup.

 

Selama sepuluh tahun terakhir, pantai pesisir Indramayu telah terjadi beberapa kali pencemaran minyak. Selama tahun 2011 ini saja telah terjadi tiga kali tumpahan minyak di laut, pantai, dan areal tambak yang ada di Indramayu. Namun demikian dari beberapa kali kasus pencemaran hanya dilakaukan pembersihan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat sekitar. Sedangkan sumber penyebab dan pelaku tidak pernah melakukan upaya tindakan untuk melakukan perbaikan terhadap lingkungan yang rusak itu.

 

Cukup menambahkan, pesan moral yang ingin disampaikan dari aksi ini adalah bahwa manusia bagian dari alam, kesejahteraan, ketentraman, dan kedamaiannya sangat bergantung pada alam. Oleh karena itu, jika manusia ingin sejahtera, tentram, dan damai maka harus menyelematkan bumi dahulu.

 

Aksi yang dilakukan oleh Cukup Rudiyanto ini mendapatkan apresiasi dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) yang memberikan dukungan secara moral terhadap aksi tersebut. (deni/humasindramayu.com)

Warga Desa Jatimunggul Sambut TMMD ke-86 dengan Antusias

 

TERISI 1/6/2011 (www.humasindramayu.com) – Warga Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi berbondong-bondong mendatangi lokasi Transmigrasi Lokal untuk menyaksikan pembukaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 86 yang dibuka secara langsung oleh Danlanal AL Cirebon Letkol Laut Pelaut Hamzah, Rabu (1/6).

 

Desa dengan jumlah penduduk 5.223 jiwa ini dipilih sebagai lokasi TMMD karena Desa Jatimunggul merupakan desa tertinggal dengan klasifikasi desa swadaya (lanjut). Kemudian juga tingkat perkembangan perekonomian belum stabil, SDM dan SDA yang sangat rendah sehingga menjadi penghambat lajunya roda pembangunan. Infrastruktur dasar perdesaan juga masih terbatas seperti prasarana perhubungan pendidikan kesehatan dan sebagainya.

 

Danlanal AL Cirebon Letkol Laut Pelaut Hamzah mengatakan, program TMMD dilaksanakan untuk membantu pemerintah dalam upaya memperdayakan wilayah pertahanan, meningkatkan akselerasi pembangunan dan kesajteraan masyarakat, serta memantapkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam rangka mewujudkan ketahanan wilayah yang tangguh serta dalam menghadapi hakekat ancaman yang ada. Selain itu pula, melalui program TMMD diharapkan dapat membantu mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah pedesaan.

 

 

TMMD memiliki sasaran kegiatan fisik yang diutamakan untuk membangun infrastruktur, sarana dan prasarana yang betul-betul menjadi kebutuhan dan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama untuk membuka isolasi daerah terpencil guna meningkatkan roda perekonomian masyarakat di daerah. Sedangkan sasaran kegiatan non fisik diarahkan untuk mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas masyarakat, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam membangun daerahnya menuju kehidupan social masyarakat yang lebih maju, sejahtera, dan mandiri.

 

Di samping itu, sasaran non fisik juga bertujuan untuk menggugah dan memupuk komitmen persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme dalam rangka memperkokoh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 

Kegiatan TMMD yang dilaksanakan sampai dengan 21 Juni ini memiliki berbagai kegiatan fisik diantaranya perbaikan jalan desa sepanjang 2.600 meter dan lebar 3 meter, perbaikan jalan lingkungan sepanjang 500 meter, perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 10 unit, pembuatan senderan sepanjang 24 meter. Sementara untuk sasaran fisik tambahan meliputi plesterisasi rumah gakin, penghijauan, pemasangan PJU, pembuatan sumur bor, rehabilitasi kantor desa, pembuatan pos kamling, dan perluasan jaringan tegangan rendah. Sementara untuk sasaran non fisik meliputi pendirian koperasi baru, pelayanan KB masal, pelayanan KTP gratis dan juga lainnya.

 

Pada pembukaan TMMD ke 86 itu hadir Wakil Bupati Indramayu Drs. H. Supendi, M.Si, Ketua DPRD Indramayu Drs. H. Abdul Rozaq Muslim, Kepala Keplosian Resort Indramayu, Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, para kepala OPD, serta seluruh camat, dan warga masyarakat setempat. (deni/humasindramayu.com)